Ahmad Dhani : Yang Paling Berkesan Di 2016 Adalah Pembunuhan Karakter Saya Oleh PKI Di Dunia Maya

HINDIAPOST - Tahun 2016 telah berlalu. Selama kurun waktu sekitar 365 hari tersebut, beberapa orang kerap menghiasi media baik cetak, televisi maupun online.
Mereka menjadi newsmaker 2016. Baik itu melaui pernyataannya yang mengundang kontroversi, sikap dan tindak tanduknya yang mengundang dukungan maupun kecaman, sampai ke para tokoh yang menjadi panutan.

Tribun berusaha menampilkan beberapa sosok yang menjadi Newsmaker 2016 dalam beberapa seri tulisan. Satu di antaranya adalah Ahmad Dhani.
Nama Ahmad Dhani tak asing lagi bagi di Nusantara.
Dari pelosok Sabang hingga Merauke, bisa dipastikan mengenal musisi yang kini sedang berjuang menjadi Wakil Bupati Bekasi.

Polisi Tangkap Penjual Kaus Berlambang Palu Arit

HINDIAPOST - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menangkap satu orang tersangka dengan inisial HS alias Hendra Saputra. Hendra ditangkap dengan tuduhan membuat dan menjual kaus berlogo palu-arit di Cililin-Bandung.

Hendra menjual kaus lambang yang dipakai Partai Komunis Indonesia (PKI) itu baru enam bulan melalui media sosial. Hendra mempekerjakan enam orang sebagai karyawan untuk memperlancar penjualan kaus tersebut.

"Penangkapan didapat dari temuan tim cyber crime Bareskrim Polri ketika melakukan patroli dan salah satu temuannya ini pada tanggal 12 Desember 2016," ujar Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setya di Mabes Polri Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Dia mengungkapkan beberapa barang bukti berupa komputer terdapat kode desain kaus berlogo PKI dengan warna merah dan putih sudah disita. Dia menambahkan, sitem penjualannya kaus diantar langsung ke alamat pembeli.

"Yang bersangkutan (Hendra-red) sudah jual 50 kaus secara online," ucapnya.

 

Atas perbuatannya, Hendra bisa dikenakan Pasal 107 a Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP. Pasal tersebut mengatur kebijakan tentang kejahatan terhadap keamanan Negara, yakni tindak pidana dengan sengaja melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk perwujudan.

Hendra juga dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dia dinilai dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.(sindo)

Pemerintah Secara Diam-diam Lindungi Ahok

HINDIAPOST - Status terdakwa yang disandang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum juga membuat dirinya diberhentikan dari jabatan sebagai gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Tak ayal, hal ini menimbulkan kecurigaan ada upaya melindungi Ahok yang dilakukan pemerintah. Seperti Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang menyebut bahwa pemerintah pusat secara diam-diam membantu Ahok.

"Seharusnya karena dia sudah menjadi terdakwa, dia diberhentikan. Ini indikasi diam-diam pemerintah membatu Ahok," kata Uchok dalam diskusi KAHMI Jaya bertajuk "Evaluasi Kepemimpinan Pemda DKI Jakarta" di Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Kamis (29/12).

Oleh karenanya, lanjut Uchok, jika hal ini dibiarkan, maka Ahok masih punya peluang untuk menang di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Pasalnya, tim Ahok dan partai pendukungnya tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Ahok tak bersalah.

"Pemerintah seharusnya netral dalam hal ini. Ahok harus diberhentikan," pungkas seperti diberitakan RMOLJakarta.com.  (rmol)

Jubir Gus Dur: Ahok Minoritas Penindas, Tak Pantas Dibela Meski Ngaku Ngaku Sebagai Murid Gus Dur

HINDIAPOST - Terdakwa kasus penistaan agama Basuki T. Purnama memang dari kelompok minoritas kalau dilihat suku dan agama. Tapi Ahok bukan orang yang pantas untuk dibela. Karena dia adalah minoritas penindas, bukan orang yang tertindas.

Demikian disampaikan aktivis pro demokrasi yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Massardi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Karena itu menurutnya Presiden RI ke-5 Abdurrahman Wahid tak akan mendukung atau membela Ahok seandainya tokoh bangsa tersebut masih hidup. Meski Ahok mengaku-ngaku sebagai murid Gus Dur.

Sebab, dia menjelaskan, seperti yang disampaikan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Gus Dur itu membela minoritas yang tertindas, bukan minoritas yang menindas.

"Memang begitu. Ahok minoritas penindas. Tidak mungkin Gus Dur membela Ahok. Karena langkah Gus Dur justru justru dikhianati Ahok," ungkap Adhie, yang pernah bersama Rizal Ramli memperkuat Pemerintahan Gus Dur.

 

Ahok tak hanya melakukan penindasan lewat kekerasan verbal terhadap rakyat, tapi juga secara fisik. Ahok dengan semena-mena melakukan penggusuran.

"Selain menindas dengan kekerasan verbal juga dengan menggunakan kaki tangan orang lain. Dia menggunakan TNI/Polri untuk mengintimidasi rakyat dalam penggusuran," tegasnya.

Lebih jauh, Adhie menguraikan, Gus Dur sudah berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari isu SARA. Tapi Ahok malah mengibarkan kembali kebencian terhadap etnis China dan nonmuslim dengan tingkah-polahnya selama ini.

"Yang diperjuangkan Gus Dur dihancurkan Ahok lewat berbagai kelakuannya," ungkap juru bicara Gus Dur semasa menjadi RI 1 ini. [rmol]

 

Jokowi Merasa Geram , Wiranto Minta Masyarakat Tidak Perlu Meributkan Tenaga Kerja ilegal Asal China

HINDIAPOST - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa geram, lantaran informasi bohong dari media sosial menyebutkan Indonesia diserbu oleh tenaga kerja ilegal asal Tiongkok.

Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta kepada masyarakat tidak gampang percaya pada kabar yang belum tentu terbukti kebenarannya.

"Mari ya kita tenang dulu, kita jangan sampai terlalu percaya dengan hoax," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/12). 

Mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu juga meminta pihak-pihak terkait tidak perlu meributkan kasus mengenai tenaga kerja ilegal asal Tiongkok itu.

Menurut Wiranto di Arab Saudi saja setidaknya ada sekira 1 juta WNI yang bekerja, Korea Selatan sekira 50 ribu WNI, Malaysia sekira 5 juta WNI, dan Singapura sekira 150 ribu WNI yang bekerja. Namun hal itu tidak pernah diributkan oleh negara-negara tersebut.

"Jadi saya kira ini enggak perlu diributkan lagi. Masih banyak pekerjaan lain yang perlu kita selesaikan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi geram dengan sejumlah pihak yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja asal Tiongkok ke Indonesia. Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.

Jokowi mengatakan, para penyebar isu  menyebut tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta. Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari negeri tirai bambu yang masuk ke Indonesia. Sementara, tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21 ribu. (jawapos)

Gaji Kecil , Jokowi Tak Percaya Tenaga Kerja Asal China Mau Bekerja Di Indonesia

HINDIAPOST - Isu tenaga kerja ilegal asal China menjadi bahan pembicaraan belakangan ini. Hal ini pun tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, mustahil tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Penyebabnya adalah karena rendahnya gaji yang akan diterima oleh TKA tersebut di Indonesia.

"Enggak mungkin tenaga kerja mereka ke sini. Logika saja, gaji mereka dua, tiga kali lipat. Kalau sama saja enggak mungkin mau, habis untuk transportasi dan akomodasi," tuturnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12/2016).

Menurutnya, tak masalah tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Hanya saja, tenaga kerja tersebut harus bersifat legal melalui kerja sama investasi.
Jokowi pun meminta agar masyarakat tidak panik menganggap isu ini. Sebab, negara lain yang menerima tenaga kerja asal Indonesia selama ini tidak pernah protes. Padahal, jumlahnya pun mencapai jutaan.

"Padahal TKI kita banyak di negara lain di Malaysia 2 juta, Arab 1 juta, Hongkong 150 ribu, mereka diam saja. Kenapa 21 ribu kita ribut kayak ada puting beliung saja," tutupnya.(okz)

Survei LBH : Korban Penggusuran Di DKI Jakarta Semakin Miskin Setelah Pindah Ke Rusun

HINDIAPOST - Rumah susun (rusun) selalu dikampanyekan sebagai solusi utama bagi korban penggusuran paksa yang marak dilakukan pada empat periode pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beberapa waktu lalu justru menemukan bahwa hanya segelintir warga korban penggusuran yang mendapatkan solusi tersebut.

“Bahkan, banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan solusi sama sekali setelah mereka pindah ke rusun,” ujar peneliti LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy, Rabu (21/12).

Terkait Perayaan Natal , Jokowi : Berantas Siapa Saja Yang Ganggu Warga Beribadah

HINDIAPOST - Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan menindak tegas pihak yang berupaya mengganggu masyarakat beribadah pada perayaan Natal 25 Desember mendatang.
"Berantas siapa saja yang ganggu warga beribadah," kata Jokowi lewat akun Instagramnya, Kamis (22/12/2016).

Jokowi turut mengunggah gambar saat ia memimpin rapat terbatas mengenai persiapan Natal dan tahun baru, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis sore.

Dalam ratas, Jokowi meminta Densus 88 Polri dan jajaran Polri agar hal yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ancaman terorisme menjadi perhatian khusus.
Jokowi juga meminta Panglima TNI beserta jajaran TNI membackup penuh Polri terkait dengan keamanan dan ancaman terorisme ini.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian meyakini tidak akan ada gangguan keamanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.
Ini karena Polri sudah melakukan sejumlah penangkapan terhadap kelompok terduga terorisme di sejumlah daerah sebelum mereka melakukan aksinya.

Total, Polri sudah menangkap 21 terduga terorisme.

Kendati demikian, Tito memastikan bahwa Polri bersama TNI dan Badan Intelijen Negara akan terus bekerja keras untuk melakukan upaya deteksi dini dan penindakan jika memang masih ada kelompok yang berupaya untuk melakukan teror.

"Kita yakinkan situasi insyallah tenang, tidak ada apa-apa. Mari kita bekerja bersama sama. Sehingga perayaan Natal dan tahun baru bisa berjalan lancar," kata Tito.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan pihaknya akan terus membantu Polri dalam menangani ancaman terorisme.

Ia menilai masyarakat harus terus waspada, namun tidak perlu sampai khawatir dan terganggu dalam merayakan Natal dan tahun baru.
"Tenang, rayakan Natal dengan penuh damai," ucap Gatot.(tribunnews)

Sweeping di Tempat Hiburan Malam, 5 Anggota Laskar Islam Dibekuk Polisi

HINDIAPOST - Sebanyak lima anggota tergabung dalam organisasi Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS)‎, dibekuk aparat Polres Surakarta, Selasa (20/12).

Mereka ditangkap lantaran melakukan sweeping di Cafe Sosial Kitchen, Surakarta, Selasa (20/12) dini hari.

‎"Tim gabungan mengamankan lima orang kelompok LUIS. Mereka pelaku perusakan dan penganiayaan di tempat hiburan malam Social Kitchen," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

‎Rikwanto melanjutkan, mereka yang diamankan adalah Ketua Edi Lukito, Bidang Advokat Joko Sutarto, Humas Endro Sudarsono, Sekretaris Yusuf Suparno, dan Dewan Pelatihan Salman Alfasisi.

"Mereka semuanya kini diamankan di Polda Jawa Tengah. Saat ini, kelimanya menjalani pemeriksaan intensif," tandas Rikwanto.(jpnn)

Inilah Penyebab Kemendagri Belum Bisa Memberhentikan Ahok Walau Sudah Menjadi Terdakwa

HINDIAPOST - Meski sudah resmi menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih belum diberhentikan dari jabatan gubernur DKI Jakarta hingga saat ini.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono mengaku pihaknya masih menunggu surat balasan dari pengadilan terkait status terdakwa yang menjerat Ahok.  Surat itu yang akan menjadi dasar landasan Ahok bisa diberhentikan sementara.

"Pak Ahok belum diberhentikan. Kami ikuti proses peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menunggu surat pemberitahuan tertulis dari PN Jakarta Utara," ujar Sumarsono yang juga pelaksana tugas gubernur DKI itu di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Dijelaskan Sumarsono bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan status Ahok ke pengadilan pada Jumat (16/12) kemarin.

"Kami sudah menyampaikan surat permintaan status Pak Ahok. Kami menunggu surat. Setelah ada surat resmi baru kami ajukan pemberhentian sementara ke presiden," terang Sumarsono.

FPI Diduga Mulai Lakukan Sweeping , Polisi : Ormas Tidak Berhak Melakukan Sweeping

HINDIAPOST - Tidak ada satu pun organisasi massa (ormas) yang diperkenankan melakukan tindakan razia atau sweeping. Karena itu merupakan tugas dan kewenangan kepolisian.

"Sweeping itu hanya boleh dilakukan oleh kepolisian dan pemerintahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Komisaris Besar Argo Yuwono dihubungi wartawan, Sabtu (17/12).

Pernyataan ini terkait informasi yang beredar bahwa Ormas FPI melakuakan sweeping atribut Natal di beberapa tempat seperti di PT Honda Mitra Jatiasih, Bekasi, beberapa hari lalu.

Menurut Argo, Kapolda Metro Jaya Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah duduk bersama membahas masalah tersebut.

Hasilnya, telah disepakati bersama bahwa tidak ada ormas mana pun bisa memaksakan umat Islam untuk menggunakan atribut non muslim.

"Kapolda akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait penggunaan atribut keagamaan ini," ungkap Argo.

Selain itu, kepolisian yang punya kewenangan akan melakukan penindakan secara persuasif, jika ada perusahaan atau pihak mana pun yang memang diduga melanggar fatwa tersebut.

Polisi juga mengimbau pihak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) agar melakukan aksi empati dan simpati kepada masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif.(rmol)

Habib Riziq Ajak Masyarakat Indonesia Data WNA China

HINDIAPOST - Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Habib Rizieq Syihab mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendata perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing asal China.

Hal itu sebagaimana dikutip dari akun twitter miliknya, @syihabrizieq, Rabu (14/12).

"Diserukan untuk data perusahaan-perusahaan yang pekerjakan WNA CHINA KOMUNIS di wilayah masing-masing," cuit Rizieq.

Rizieq juga menyebutkan, cara mendatanya dengan mencatat, merekam dan mengambil foto jejak para WNA asal negeri tirai bambu tersebut.

"Juga mendokumentasikan penggunaan bahasa atau nama China untuk penamaan jalan dan gedung di lingkungan perusahaan dan perumahaan mereka," jelasnya.

Rizieq juga menyebutkan hasil pendataan tersebut nantinya dikirim melalui email rakyatbergerak2016@gmail.com.

"Ayo selamatkan NKRI dari penjajahan Asing dan Aseng," tuturnya.

Seperti diketahui, isu soal banyaknya pekerja China ke Indonesia sudah lama terangkat. Bahkan beberapa waktu lalu pimpinan DPR RI pernah mendatangi suatu pabrik yang mempekerjaan buruh dari WNA China.

Namun, dalam berbagai kesempatan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri membantah hal tersebut. [skalanews]

Said Aqil : Saya Orang Tidak Suka Demo, Buang Energi Dan Waktu Saja

HINDIAPOST - Sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 13 Desember 2016 diwarnai dengan unjuk rasa. Ada yang pro ada pula pihak berkontra.

Terkait demonstrasi di sidang Ahok ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, mengimbau sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan.

"Saya orang tidak senang demo. Buang tenaga, energi, waktu. Itu menurut saya," ucap Said Aqil di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 16 Desember 2016 malam.
Menurut dia, masyarakat, hendaknya, menjalankan aktivitas yang seperti biasa saja ketika sidang Ahok berlangsung. Sehingga, tidak ada yang merasa terganggu.

"Ya produktiflah, yang ngajar-ngajar. Yang dagang, ya dagang. Yang kuliah, ya kuliah. Ini menurut saya ya," pungkas Said.

Sebelumnya, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada pertemuan itu dibahas beberapa lokasi alternatif untuk menggelar sidang lanjutan kasus Ahok. Salah satunya di Ragunan, Jakarta Selatan.

Suntana membeberkan, ada beberapa lokasi yang tengah dipertimbangkan sebagai tempat sidang Ahok. Kendati, keputusan pemindahan lokasi tetap ada pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai penyelenggara.(lip)

Bendera di Latar Belakang Hanya Warna Merah, Foto Presiden & Wapres RI Diturunkan TNI

HINDIAPOST - Personil Koramil Wangon bersama Pemerintah Desa se Kecamatan Wangon menemukan foto Presiden dan Wakil Presiden RI dengan latarbelakang bendera yang hanya terlihat warna merah. Dengan penemuan tersebut, personil Koramil menurunkan foto dan mengganti dengan foto Presiden dan Wakil Presiden dengan latar belakang bendera merah putih.

Seperti yang dilakukan di Balai Desa Klapagading Kecamatan Wangon, personil Koramil dan Pemerintah Desa menurunkan dan mengganti foto Presiden dan Wakil Presiden RI pada Selasa (13/12).

Kepala Desa Klapagading H Rudianto mengatakan, setelah diperhatikan dengan seksama ternyata bendera yang berada di belakang gambar Presiden dan Wakil Presiden RI hany berwarna merah. Biasanya, yang ia ketahui latar belakang tersebut adalah bendera dengan warna merah dan putih.

“Supaya tidak terjadi salah tafsir, gambar tersebut diturunkan dan diganti dengan gambar yang baru dengan latar belakang bendera merah putih. Kemudian dipasang kembali,”jelasnya, Rabu (14/12).

 

Menurutnya, temuan bendera yang terlihat hanya berwarna merah diketahui setelah ramai di WA bahwa ada kantor yang masih memasang foto Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia kemudian mengecek foto yang ada di kantornya dan ternyata bendera di belakang foto Presiden dan Wakil Presiden RI hanya terlihat berwarna merah.

“Mungkin warnanya merah putih namun yang terlihat hanya warna merahnya saja. Sekarang sudah diganti,”jelasnya.

Danramil Wangon Kapt Inf Sardiman mengatakan, dari temuan tersebut pihaknya menghimbau kepada kepala desa atau sekolah untuk meneliti foto Presiden dan Wakil Presiden RI yang ada di kantor. [radarbanyumas]

Kakak Ahok Acungkan Jari Tengah

HINDIAPOST - Foto Nana Riwayatie mengacungkan jari tengah tersebar di media sosial dan grup-grup WA. Dalam foto di dalam mobil itu, Nana bersama tiga rekan wanita lainnya. Dua di antara tiga temannya itu juga mengacungkan jari tengah.

Nana Riwayatie mendadak terkenal seiring dengan pelaksanaan sidang perdana kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T. Purnama di eks gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, kemarin.

Dia menjadi pembicaraan karena tampak menenangkan dan memeluk Ahok dari belakangan di ruang tunggu sidang. Ahok sendiri dalam sidang tersebut sempat mengucurkan air mata.

Nana yang disebut-sebut artis lawas tersebut merupakan kakak angkat Ahok.(RMOL)

Siang Nangis Di Pengadilan , Malamnya Ahok Tertawa Lepas Di Makan Malam Penggalangan Dana Kampanye

HINDIAPOST - Usai menjalani sidang dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri acara makan malam untuk penggalangan dana kampanye.

Acara makan malam berlangsung di sebuah hotel bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB, tapi Ahok baru hadir sekitar pukul 19.45 WIB.

Datang dengan kemeja merah muda, Ahok langsung masuk ke lokasi makan malam berbayar tersebut.

Tidak tampak senyuman dari wajah calon nomor urut dua itu saat berpapasan dengan awak media.

 

Para pewarta juga tidak diperkenankan meliput acara makan malam bersama dengan tiket paling murah Rp 3 juta.

"Memang kami buat tertutup," kata Jones, panitia acara penggalangan dana, Selasa (13/12/2016) malam.

Selain itu, lelaki tersebut pun mengatakan tidak ada sesi wawancara setelah acara selesai.

Dalam acara makan malam tersebut, panitia membuat tiga kategori tiket berdasarkan lokasi tempat duduk.

Tempat duduk biasa dihargai Rp 3 juta, kursi barisan pertama dihargai Rp 15 juta, dan kursi se-meja dengan Ahok dibandrol dengan harga Rp 40 juta(pos)

Istana Negara Jadi Target Bom, Jokowi Minta Masyarakat Bantu Melawan Terorisme

HINDIAPOST - Presiden RI Joko Widodo masuknya istana negara sebagai sasaran aksi teror menunjukan para pelaku teror tidak pernah pilih-pilih sasarannya.

"Saya lihat teroris tidak memilih-milih. Masjid pernah, hotel pernah, jalan pernah, gereja pernah, kedutaan pernah, apapun," ujar Joko Widodo usai menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di kantor GP Anshor, Jakarta Pusat, Minggu (11/12/2016).

Masuknya Istana Negara dalam daftar sasaran teror terungkap setelah polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/12/2016).
Polisi mengungkap para pelaku dengan bermodal bom 'Rice Co
oker' atau penanak nasi, akan melakukan aksi teror saat acara pergantian petugas jaga Paspampres di depan Istana Merdeka.
Presiden mengingatkan jaringan pelaku teror masih ada dan terus bergerak di masyarakat.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah melalui aparat penegak hukum akan terus berupaya menumpas para pelaku, hingga ke akar-akaranya.

"Jadi pemerintah, polri, dan rakyat harus terus memerangi terorisme," katanya.
Namu, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian.
Menurut Presiden agar penumpasan kelompok teror lebih efektif, masyarakat harus turun tangan membantu pemerintah.

"Saya minta masyarakat berperan aktif dalam upaya memerangi kejahatan terorisme karena tidak mungkin hanya ditangani Polri dan pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat, sulit rasanya melawan terorisme," katanya.(tb)

Pengembang China Resmi Merilis Apartemen Murah di Daan Mogot

HINDIAPOST - Pengembang asal Negeri Tirai Bambu, China Communicationas and Construction Group (CCCG) melalui tentakelnya PT China Harbour Jakarta Real Estate Development secara resmi meluncurkan apartemen murah di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Apartemen bertajuk Daan Mogot City (Damoci) ini langsung terserap 300 unit dari total 411 unit yang dipasarkan dalam satu menara. Ini berarti 75 persen terjual dalam satu hari pada Sabtu (10/12/2016).
GM Sales Marketing China Harbour Jakarta Real Estate Development Ferry Thahir mengatakan, pasar proeprti Indonesia sangat kuat dan potensial. 

"Kami menganggap ke depan peluangnya akan lebih besar. Untuk itu, kami termotivasi untuk segera merealisasikan pembangunan Damoci," kata Ferry dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Keseriuan investasi CCCG tersebut dibuktikan dengan kucuran ekuitas perusahaan senilai Rp 13 triliun.
Angka sebesar itu digunakan untuk membeli tanah seluas lebih kurang 16 hektar, dan konstruksi 30 menara apartemen damoci.

"Kami berupaya membangun properti ini tepat waktu," imbuh Ferry.
Damoci ditawarkan dengan harga perdana mulai dari Rp 300 jutaan atau Rp 15 juta per meter persegi untuk luas terkecil (studio) 25 meter persegi-26 meter persegi.(kompas)

Sindir Ahok , Sandiaga : Masa Minta Dipilih Dua Periode Baru Tepati Janji ? Pemimpin Macam Apa Itu

HINDIAPOST - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan dirinya tidak hanya sekedar janji kepada warga RW 06 Pekayon, Jakarta Timur, Sabtu (10/12/2016). Sandiaga sempat menyindir lawannya, pasangan petahana, Ahok-Djarot.

"Saya enggak janji-janji, masa dipilih dua periode baru ditepati janjinya? Pemimpin macam apa seperti itu?" kata Sandiaga kepada warga.

Sandiaga bercerita ke warga bahwa latar belakangnya sebagai pengusaha, mengajarkan dirinya tidak mudah mengumbar janji jika kemungkinannya untuk ditepati kecil. Kata Sandiaga, di dunia usaha, janji adalah utang yang akan selalu ditagih.

"Janji itu utang, ibu-ibu, itu nanti ditagih di akhirat," kata Sandiaga.

Kepada warga Pekayon, Sandiaga menjanjikan akan memberikan subsidi pendidikan yang lebih besar nilainya dari KJP. Selain itu, harga bahan pokok seperti daging sapi, cabai, dan bawang akan turun jika Anies-Sandi terpilih.

Sandiaga menjanjikan kegiatan warga seperti jumantik (juru pemantau jentik) juga akan dinaikkan upahnya.(kmp)

ICMI : Banyak Yang Masih Salah Artikan Pancasila , Meminta Umat Memilih Gubernur Yang Islam Itu Tidak Rasis

HINDIAPOST - Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai wadah cendekiawan muslim terbesar se Indonesia ICMI terus berkomitmen untuk menjaga keuntuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Umat Islam inilah yang melahirkan kemerdekaan, kesepakatan Pancasila dan Undang-Udang Dasar (UUD), jadi tidak mungkin kalau ICMI dan umat Islam dikatakan anti pancasila,  dan tentu itu adalah suatu penghinaan yang luar biasa,” kata Zulkifili Hasan pada acara Silaknas ICMI di Jakarta, Jumat (9/12).

Zulkifli mengatakan, pada waktu pendirian ICMI dulu, para pendiri memiliki semangat keberanian yang  tinggi dan luar biasa untuk menyuarakan Islam dan kebenaran.

Pihaknya juga meminta agar ICMI mampu menjadi pelopor yang berani menyuarakan permasalahan-permasalahan bangsa dan umat Islam saat ini.

“Masih banyak orang yang salah mengartikan Pancasila. Kalau kita ingin memperjuangan umat Islam dibilang radikal. Kalau kita meminta memilih gubernur yang Islam sesuai dengan keyakinan kita dibilang, kita itu rasis,” kata Ketua MPR Ri tersebut.

Menurutnya, hal itu bukanlah rasis, akan tetapi hak sebagai warga negara, dan hak seseorang untuk memilih.

“Kemajuan Indonesia tergantung dengan kemajuan umat Islam, Jika umat Islam menyuarakan agar pembangunan berpihak itu bukan radikal,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum ICMI Prof Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum ICMI Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Umum ICMI Sri Astuti Buchari, Wakil Ketua Umum ICMI Ilham Akbar Habibie, Wakil Ketua Umum ICMI Sugiharto dan Sekretaris Jenderal ICMI Mohammad Jafar Hafsah serta para peserta silaknas  dari pengurus ICMI baik dari pusat, Orwil, Orda dan Orsat.

Sekjen FPI DKI Jakarta : Hanya Antar Istri Ke Rumah Sakit , Tidak Benar Habib Rizieq Dirawat

HINDIAPOST - Beredar kabar bahwa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab masuk Rumah Sakit UMMI, Bogor, Jawa Barat.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Novel Bamukmin membantahnya. Dia membantah Habib Rizieq sedang dirawat di rumah sakit tersebut. 

Menurut dia, kedatangan Habib Rizieq ke Rumah Sakit UMMI, Bogor itu untuk mengantarkan sang istri.

"Tidak benar (Habib Rizieq dirawat) hanya antar istri ke rumah sakit," ujar Habib Novel seperti diberitakan JawaPos.com, Sabtu (9/12). 

Habib Novel menegaskan, kalau mantan Kepala Sekolah  Madrasah Aliyah Jamiat Kheir, Jakarta itu dalam keadaan baik-baik saja.

"Alhamdullilah (Habib Rizieq) sehat," katanya.(mr)

Nusron Wahid : Dimana Letak Pancasila Kalau Orang Beribadah Di Bandung Dibubarkan

HINDIAPOST - Mantan Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menyesalkan peristiwa pelarangan aktivitas ibadah di Bandung pada Selasa (6/12/2016) malam.
Menurut dia, pelarangan itu tidak sesuai dengan dasar negara, yakni Pancasila.

"Di mana letak Pancasila kita? Apa itu yang diinginkan pendiri bangsa kita?" ujar Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
Menurut Nusron, beribadah merupakan hak setiap warga Indonesia yang dijamin undang-undang.

Oleh sebab itu, setiap kelompok agama yang ada di Indonesia harus saling menghormati kegiatan peribadahan satu sama lain.
"Terutama kita sebagai umat Islam harus mengerti bahwa kita di Indonesia ini tidak sendirian," ujar Nusron yang juga Ketua PBNU Ini.

Nusron pun meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas dalam menangani persoalan itu.
Secara khusus, Nusron berharap aparat melindungi umat yang dilarang mengadakan kegiatan peribadahan agar terhindar dari aksi kekerasan.

"Jika orang itu beribadah, apapun agamanya, mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Jadi harus dilindungi, bukan malah diamankan dan dibubarkan," ujar dia.

Acara Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016) malam, dihentikan setelah sejumlah orang datang ke acara tersebut dan meminta acara itu dibubarkan.(tb)

Desmond Mahesa Meminta Polisi Tidak Mengada-ada Dengan Tuduhan Makar

HINDIAPOST - DPR berharap kepolisian tidak mengada-ada menuduh sejumlah tokoh dan aktivis berupaya makar. ‎Mereka yang dituduh makar di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Suryo, Alvin, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Terakhir polisi menangkap, ‎Direktur Eksekutif Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang,‎ ditangkap di kediamannya, Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, pada Kamis dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB.

Hatta Taliwang pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya. "Kalau Hatta Taliwang itu proses akan sama dengan yang sudah ditangkap, apakah pembuktiannya cukup untuk membuktikan orang itu makar atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Maka itu menurut dia, pembuktian terhadap tuduhan makar itulah yang dinanti oleh masyarakat, termasuk dirinya.

"Saya cuma berharap, komisi hukum jangan sampai polisi mengada-ada saja. Akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan,"‎ kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini.

Diketahui, dua di antara sejumlah tokoh dan aktivis yang dituduh makar itu adalah kader Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Sandjojo.

Desmond mengatakan, Partai Gerindra akan bereaksi nantinya jika aparat penegak hukum tidak bersikap adil terhadap Rachmawati dan Eko.

"‎Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," paparnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ‎Prabowo Subianto pun mengimbau para kadernya untuk waspada dalam bersikap, sebagai‎ buntut dari tuduhan makar terhadap Rachmawati dan Eko itu.‎

"Ya kita disuruh berhati-hati bersikap. Kita tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," pungkasnya.(sindo)

Ahok : Saya Enggak Merokok Dan Enggak Minum Alkohol

HINDIAPOST - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan arti dari kemeja kotak-kotak yang kerap dipakainya bersama Djarot Saiful Hidayat. Bahkan, dia juga sempat menyinggung soal kondisi kesehatannya. 
 

Sebelumnya juga, kemeja kotak-kotak sempat tren saat dirinya maju bersama Joko Widodo di Pilkada DKI 2012 silam.

"Kenapa kami sama Pak Jokowi suka pakai celana jeans, dan kemeja digulung? Ini kayak pakaian pelayan, ini baju kuli baju pekerja," ujar pria yang karib disapa Ahok itu di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12). 

Dia menambahkan, Djarot juga terkadang suka bergurau tentang pakaian yang disebut pakaian pembantu tersebut. 

"Kalau kata Pak Djarot (ini baju) jongos. Maksudnya asisten rumah tangga,” imbuhnya.

Setelahnya, eks Bupati BelitungTimur itu mempromosikan dirinya dan Djarot yang sehat dan layak memimpin Jakarta. 

"Kalau zaman dulu mau cari budak harus sehat yang badannya kekar. Saya sama Djarot juga sehat. Aku enggak merokok, enggak begadang, enggak minum alkohol. Tapi kadang-kadang aku mabok kalau minum equil gitu," seloroh Ahok diikuti tawa para pengunjung Rumah Lembang.(jawapos)

Natalius Pigai : Polisi Harus Hati Hati , Jangan Sampai Kesehatan Rachmawati Memburuk

HINDIAPOST - Sejatinya kepolisian memiliki kewenangan isolasi setiap tahanannya. Tapi lain soal jika menyangkut kesehatan individu.

Kepolisian punya SOP, tetapi yang terkait makan, beribadah, ataupun pelayanan kesehatan itu tidak bisa diisolasi, ini menyangkut keselamatan nyawa," tegas komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai seperti dilansir laman rmol, sesaat lalu.

Ia menyayangkan jika sampai Rachmawati Soekarnoputri dipersulit aksesnya untuk menghubungi dokter pribadi, seperti diinformasikan Jurubicara bersangkutan, Teguh Santosa.

Untuk diketahui, putri proklamator RI Bung Karno itu saat ini tengah berada di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, setelah dijemput pagi tadi oleh penyidik Polda Metro Jaya dari rumahnya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Polisi membawa surat perintah penahanan saat membawa Rachma ke Mako Brimob.

"Jika kesehatan ibu Rachma memburuk di dalam penahanan karena kontrol kesehatan tidak berjalan baik, tidak dikasih pelayanan kesehatan, maka saya kira memang kepolisian bisa dimintai pertanggungjawaban," jelas Natalius.

Dengan kata lain, lanjut Natalius, patut diduga terjadi pelanggaran HAM by omission atau pembiaran. Setidaknya dalam isolasi itu, menurut Natalius, ada dokter pribadi yang bisa mendampingi Rachma mengingat kondisi kesehatannya.

Natalius menegaskan, siapapun, termasuk Rachma tidak berhak mendapat diskriminasi dalam proses hukum karena itu bagian dari prinsip-prinsip HAM

Ratna Sarumpaet : Saya Sudah Kebal Dan Kalau Polisi Memfitnah FPI, Itu Emang Kerjanya Polisi

HINDIAPOST - Tudingan makar yang dialamatkan kepada tokoh-tokoh nasionalis merupakan hal yang biasa. Di setiap pergerakan, di rezim manapun selalu ada tudingan tersebut.

Begitu kata aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara Konsolidasi Nasional Mahasiswa dan Pemuda Islam Indonesia di Aula Bung Karno, Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Rabu (30/11).

Ratna bahkan mengaku sudah "kebal" dengan tudingan makar. Dulu di rezim Presiden SBY, para aktivis juga kerap dituding melakukan gerakan makar, padahal hanya protes kenaikan BBM.

"Sejak dulu sudah ada tuduhan makar. Pada kelompok Rizal Ramli di tahun 2008, di 2013 juga pernah dituduh mau kudeta, padahal temanya sama, ingin kembali ke UUD yang asli. Ini muncul lagi, nggak jelas makarnya apa," terangnya.

Ratna bahkan mengaku pernah dipenjara di rezim Orde Baru, juga karena dituding terlibat makar. Ia mendekam di sel tahanan selama 70 hari kala itu.

Lebih lanjut ibu dari artis cantik Atiqa Hasiholan itu menegaskan bahwa saat ini para penjajah di Indonesia sudah berada di "pekarangan" rumah. Untuk itu, Aksi 212 disebutnya sebagai jihad untuk melawan permasalahan yang kompleks dan melawan  gurita yang merongrong kemandirian bangsa Indonesia.

"Jangan-jangan ini saatnya kita berubah. Jangan-jangan Tuhan sedang membuka jalan buat kita untuk berubah. Kita rasakan betul, sampai ada rakyat Ciamis jalan kaki, longmarch ke Jakarta," ungkap Ratna.

Menurutnya, para tokoh nasionalis telah sepakat bahwa aksi 212 akan dijadikan ajang perjuangan mengembalikan UUD 1945 yang asli. Ia sendiri sudah tidak memperdulikan lagi fitnah-fitnah yang menyebut gerakan mereka adalah gerakan makar.

"Kalau polisi memfitnah FPI, itu emang kerjanya polisi. Kalau kita sesama aktivis dan mahasiswa, masih terhambat (pergerakan) karena itu, berarti kita belum saatnya berubah," tegas Ratna.

Ia mengaku kecewa dengan respons banyak kalangan yang membuat aksi tandingan setelah aksi 411 dengan membuat panggung kebhinekaan dan aksi lainnya, seolah-olah aksi 411 lalu bukanlah aksi membela kebhinekaan Indonesia. Ia juga menghimbau kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak asal sebut adanya gerakan makar pada 212 mendatang.

"Kapolri ngerti makar nggak sih. Jangan asal sebut. Buktikan kalau ada gerakan makar," tegasnya lagi.(rm)

Polantas Pukul Pelajar SMA , Anggota TNI - Polri Bentrok Di Jambi Dan Terdengar Bunyi Tembakan

HINDIAPOST - Puluhan Anggota TNI dan Polri di Kerinci, Jambi bentrok, Rabu (30/11/2016), tepatnya di pos polisi pusat Kota Sungai Penuh. Belum jelas apa penyebab kericuhan ini, dua truk anggota polisi ada di lokasi tersebut, termasuk puluhan anggota TNI.

Informasi di lapangan, bentrokan dipicu adanya seorang pelajar SMA ditilang oleh anggota Satlantas Polres Kerinci. Dimana, saat itu antara siswa dan polisi bersitegang hingga informasinya polisi sempat memukul pelajar tersebut.

Diduga tak terima dipukul, pelajar tersebut menelepon keluarganya seorang anggota TNI, dan kebetulan saat itu sedang pulang dari upacara kebhinekaan.

Anggota TNI itu pun langsung mendatangi pos Polantas yang sedang menggelar razia. Di situlah kedua oknum petugas ini cek-cok hingga terjadi adu jotos.

Dan sontak bentrokan pecah, keributan tak terhindar lagi, puluhan anggota TNI dan Polisi saling serang. Bahkan Beberapa kali suara tembakan terdengar.

"Ya, anggota TNI dan Polri yang bentrok, permasalahan pemicunya karena ada keluarganya ditilang polisi usai upacara kebhinekaan. Lalu mereka saling pukul dan terjadilah bentrok," terang Tono warga setempat.

Belum ada konfirmasi dari pihak terkait hingga bentrok oknum anggota TNI dan Polri di Kota Sungai Penuh , Jambi ini terjadi.(sindonews)

9 Naga : Kita Kesampingkan Perbedaan , Tiongkok Luar Biasa Dan Indonesia Perlu Pelajari Agak Tidak Mundur

HINDIAPOST - Kelompok Sembilan Naga terlihat puas begitu turun dari kereta cepat Harmoni jurusan Hangzhou-Shanghai di Stasiun Kereta Shanghai, Tiongkok, Selasa malam (29/11).

Kereta cepat Harmoni berangkat dari Stasiun Hangzhou di Provinsi Zhejiang pukul 21.00 waktu setempat. Perjalanan sejauh 170 kilometer diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.

"Kecepatan kereta ini bisa mencapai 350 kilometer per jam," ujar Zhang Yang yang mendampingi kelompok Sembilan Naga selama kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC) atau Tiongkok.

"Presiden Joko Widodo juga melalui jalur ini saat datang ke Hangzhou untuk ikut KTT G20 bulan September lalu," masih kata Zhang Yang yang merupakan salah seorang pejabat di kantor Persatuan Wartawan Tiongkok (PWT) atau All China Journalist Association (ACJA).

Sembilan Naga adalah julukan yang diberikan kepada sembilan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang tergabung dalam delegasi muhibah ke Tiongkok. Disebut Sembilan Naga karena terdiri dari sembilan pengurus PWI dari berbagai daerah.

Selain Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa, yang menjadi head of delegation, anggota Sembilan Naga adalah anggota Dewan Penasihat PWI Rusdi Effendi, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir, Ketua PWI Kalimantan Selatan Faturrahman, Ketua PWI Sulawesi Selatan Mahmud Matangara, dan Sekretaris PWI Papua Alberth Yomo.

Dua direktur Konfederasi Wartawan ASEAN dari PWI, Bob Iskandar dan Dar Edi Yoga juga ikut dalam rombongan.

Salah seorang pentolan Sembilan Naga Mahmud Matangara mengatakan dirinya sudah mengagumi sistem perkeretaapian Tiongkok sejak berada di Stasiun Hangzhou.

Keindahan Stasiun Hangzhou dengan arsitektur futuristik mengisyaratkan keberhasilan pembangunan Tiongkok.

"Dalam setidaknya satu dekade terakhir Tiongkok mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang juga mengagumkan. Kita perlu mempelajari hal ini," ujar unsur pimpinan Mercusuar di Palu.

"Kita kesampingkan soal perbedaan ideologi, ras dan agama. Kita fokus saja mempelajari kecakapanmereka membangun negara," sambungnya lagi.

Mahmud juga berpesan agar masyarakat Indonesia bisa meniru semangat patriotisme masyarakat Tiongkok yang bahu membahu dalam membela kepentingan nasional.

"Kalau kita masih mempertentangan perbedaan, kita hanya akan mengalami kemunduran," demikian Mahmud.(rm)

Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, Bachtiar Nasir Akan Menerima Surat Panggilan Polisi Yang Ke Dua

HINDIAPOST - Polisi masih mendalami kasus dugaan penghasutan pada penguasa yang disangkakan kepada Ahmad Dhani oleh laporan Projo. Saat ini, polisi akan menjadwalkan pemanggilan kedua pada tujuh saksi yang belum dimintai keterangannya itu.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengatakan, saat ini, dalam kasus yang menjerat Ahmad Dhani itu, polisi masih memeriksa saksi-saksi.

Kasusnya masih dalam proses pendalaman sehingga statusnya pun masih belum pada tingkat penyidikan. Sejauh ini belum dipastikan apakah kasusnya itu mengandung unsur pidana ataukah tidak.

"Setiap orang melaporkan pidana, wajib kita tindak lanjuti. Maka, kita awali dengan proses pemeriksaan saksi-saksi, baru kita panggil Ahmad Dhani," ujarnya pada wartawan, Rabu (30/11/2016).

Adapun soal tujuh saksi yang belum diperiksa polisi, kata Suntana, polisi pun akan melayangkan kembali surat panggilan keduanya. Namun, polisi akan menjadwalkan dahulu kapan pemanggilan kedua itu akan dilayangkan pada saksi.

Adapun tujuh saksi tersebut, diantaranya Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, Bachtiar Nasir.

"Itu haknya orang di panggil mau datang atau tidak, tapi tetap ada prosesnya lagi (kalau tak hadir), ada pemanggilan yang kedua, seperti biasa dijadwalkan dahulu," tuturnya.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendukung Presiden Joko Widodo, Laskar Rakyat Joko Widodo dan Pro Jokowi, ke polisi, Senin, 7 November lalu. Mereka menduga Ahmad Dhani melecehkan Presiden Jokowi dengan ucapan yang tidak senonoh pada aksi demo 4 November lalu.

Dari delapan saksi yang akan diperiksa polisi, tujuh saksi berhalangan hadir pada panggilan pertama, seperti Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, dan Ustaz Bachtiar Nasir. Baru satu saksi yang sudah memenuhi panggilan polisi, yakni Eggy Sudjana untuk dimintai keterangannya.

Agus Menilai Membangun Jakarta Bukan Dengan Penggusuran Yang Membuat Masyarakat Takut Dengan Pemimpinnya Sendiri

HINDIAPOST - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh meminggirkan masyarakat dan menuai ketakutan mendalam di dalam kehidupan masyarakat.

"Tidak boleh pembangunan menghadirkan rasa takut dan sedih serta meminggirkan manusia dari kotanya. Penggusuran yang terjadi di sana sini betul-betul melukai hati masyarakat kita," kata Agus di sela acara silahturahmi dengan pensiunan pegawai negeri sipil pendidikan di Jakarta, Selasa (29/11).

Agus mengatakan bahwa selama hampir 2 bulan dirinya dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni bergerilya di lapangan, relatif banyak warga menyampaikan kekhawatiran luar biasa atas ancaman penggusuran.

Ia mengatakan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat Jakarta yang terpinggirkan, terabaikan, termarginalkan, serta terbuang dari Ibu Kota dan takut dengan pemimpinnya sendiri.

"Tentu menyedihkan ada rakyat yang takut dengan pemimpinnya sendiri. Tidak ada pemimpin yang sesungguhnya jika tidak ada rakyat, apalagi ditakuti rakyat. Saya dan Mpok Sylvi ingin mengedepankan pembangunan berkeadilan dengan pendekatan humanis," ujar Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan bahwa DKI Jakarta merupakan sebuah ruang sistem kehidupan yang harus mengayomi seluruh warganya. Menurutnya, ruh dan jiwa kota Jakarta berada di dalam masyarakatnya.(rep)

Politikus Golkar : Ahok Tak Kunjung Ditahan , Terlihat Ada Perlindungan Dari Pemerintah

HINDIAPOS - Tidak kunjung ditahannya tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku curiga, ada kekuatan besar yang melindungi Ahok sehingga diperlakukan berbeda dengan tersangka lain dalam kasus penistaan agama.

"Kenapa sampai hari ini Ahok tak ditahan? Dengan status tersangka, dia masih merasa tidak bersalah," kata Doli saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (29/11/2016).

"Bahkan malah menantang umat Islam. Itu kemudian mengindikasikan ada satu kekuatan besar yang membuat dia percaya diri. Mungkin ada konspirasi besar yang melibatkan Ahok untuk kepentingan tertentu yang harus dia amankan," imbuh Doli.

Menurut Doli, indikasi ada kekuatan besar yang melindungi Ahok mengarah kepada kelompok taipan yang sedang menjalani bisnis properti dan melakukan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kalau selama ini disebut ada 9 Naga, indikasinya kan banyak," ucap Doli.

Tak hanya dapat backup dari para taipan, Doli juga mencium indikasi campur tangan pemerintah dalam kasus dugaan penistaan agama yang ditersangkakan terhadap Ahok.

"Untuk tahap awal ditersangkakan saja terlihat ada perlindungan dari pemerintah, sehingga diduga pemerintah menjadi bagian konspirasi itu," kata Doli.

"Itu kemudian kenapa pentingnya ada Aksi Bela Islam III. Intinya agar hukum ditegakkan dan rasa keadilan terhadap masyarakat terpenuhi," tegasnya.

Direvisi , Kapolri Akhirnya Tegaskan Bus Dan Angkutan Umum Boleh Angkut Peserta Demo 212

HINDIAPOST - Kepolisian akhirnya tidak melarang kepada pemilik angkutan umum maupun bus untuk mengakut masyarakat yang ikut aksi demonstrasi bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Bahkan, kepolisian akan mengawal perjalanan masyarakat yang aksi demonstrasi.

Pernyataan ini disampaikan setelah kepolisian sempat mengedarkan surat larangan pemberian izin trayek kepada instansi terkait untuk kepentingan aksi demonstrasi 2 Desember. Namun, pihak kepolisian belum menjelaskan secara detail jalur mana saja yang bisa dilalui angkutan maupun bus yang digunakan peserta aksi demonstrasi.

"Saya meminta kepada jajaran saya, bahkan besok saya juga akan melakukan teleconference agar disampaikan mengenai disediakan kendaraan-kendaraan untuk mengangkut saudara kita," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers bersama Majelis Ulama Indonesia dan GNPF MUI di Gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dia juga meminta kepada masyarakat jangan terlalui khawatir terhadap rencana aksi demonstrasi masyarakat bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan adalah aksi damai.

"Ini sudah menjadi itikad komitmen dan janji dari penyelenggara untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak anarkis tapi betul-betul perdamaian. Kami juga sudah berdiskusi dengan Panglima TNI untuk mengamankan jalannya aksi tersebut," ucapnya.(sd)

Banyak Timbulkan Kegaduhan , Besok Kapolri Dijadwalkan Akan Menghadap Komisi III DPR

HINDIAPOST - Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Senin (28/11).

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, rencana ini awalnya disampaikan kepada massa Aksi Bela Islam II yang datang ke dewan, 5 November 2016 dini hari lalu. Ketika itu perwakilan dewan berjanji akan memanggil Tito pekan pertama usai reses. 

Menurut Aboe, awalnya rapat dengan Tito diagendakan 21 November 2016. Namun karena sesuatu dan lain hal, rapat kemudian dijadwalkan pekan berikutnya. 

"Pertama saya mohon maaf kepada masyarakat. Insya Allah rapat dengan Kapolri dilaksanakan 28 November 2016 besok," kata Aboe, Minggu (27/11). 

Dia mengatakan banyak hal yang perlu diklarifikasi kepada Tito atas berbagai kegaduhan yang terjadi di republik ini. Terutama ungkapan Tito mengenai adanya ancaman makar. 

"Ini bukan tuduhan yang main-main," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Karenanya Komisi III DPR akan meminta  penjelasan kepada Tito, agar masyarakat tidak cemas. 

Karena situasi seperti ini tidak menguntungkan untuk pertumbuhan perekonomian. 

Jangan sampai hal ini hanya sebuah spekulasi atau kesimpulan yang masih sumir. 

"Karena di sisi lain Menhan Ryamizard Ryacudu menyampaikan tidak ada indikasi adanya makar atau gerakan sejenisnya," ujarnya. 

Selain itu, Komisi III DPR akan mengklarifikasi berbagai pelarangan yang dilakukan oleh Polda dan Polres di berbagai daerah atas rencana aksi 2 Desember 2016 nanti. 

Termasuk adanya surat dari lingkup Polri yang meminta pelarangan pemberian izin pengangkutan orang ke Jakarta. Harus diingat bahwa republik ini telah memilih menjadi negara demokrasi. 

Sedangkan  kebebasan menyampaikan pendapat adalah salah satu pilar dari demokrasi. 

"Karenanya ada 3 pasal dalam UUD 1945 dan ada 3 UU yang melindungi kebebasan penyampaian pendapat," tuntasnya.(jp)

Kapolri Menilai Walau Bisa Menimbulkan Konflik Namun Aksi Demonstrasi Bisa Dibubarkan

HINDIAPOST - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar massa aksi demonstrasi 2 Desember 2016 tidak melakukan Salat Jumat di jalan protokol, seperti di Jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

"Yang kami tak ingin adalah unjuk rasa yang dilakukan di jalan umum protokol. Kenapa? kalau itu terjadi (maka) mengganggu ketertiban publik dan itu diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 1998," kata Tito, di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

"Di Pasal 15 disebutkan kalau Pasal 6 dilanggar, boleh dibubarkan oleh polisi. Kalau sudah ribuan (massa) pembubaran pasti ada konflik," sambung dia.
Oleh karenanya, Kapolri mengimbau kepada massa aksi yang akan melakukan demonstrasi untuk tidak melakukan hal Salat Jumat di jalan protokol. "Lebih baik daripada nanti ada korban, lebih baik jangan disitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) akan kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2016. Kali ini, mereka menuntut agar Ahok ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

Aksi GNPF-MUI itu rencananya akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin dengan melakukan kegiatan Salat Jumat berjamaah. Namun, kegiatan itu mendapat kritik dan larangan, baik dari aparat penegak hukum atau pun organisasi Islam lainnya.

Sukses Membangun Bersama Partai Komunis , Tapi Tiongkok Tidak Akan Masukkan Komunisme Ke Indonesia

HINDIAPOST - Setiap negara harus menemukan jalan pembangunan yang sesuai dengan karakter bangsa. Dalam kaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, pihak Tiongkok sama sekali tidak pernah berpikir untuk memasukkan ideologi komunisme yang mereka percaya ke Indonesia

Itu salah satu hal yang disampaikan Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC), Shen Minjuan di kantornya Jumat (25/11) petang, saat menerima delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang berkunjung ke Beijing.

"Kami sama sekali tidak pernah memikirkan untuk memasukkan ideologi kami ke Indonesia. Jikalau Indonesia bilang bahwa ideologi itu (komunisme) sudah terbukti tidak cocok bagi Indonesia, ya itulah kenyataan di Indonesia," ujar Shen Minjuan.

Shen Minjuan yang pernah bertugas di Indonesia tentu mengetahui bahwa ada semacam trauma yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia setiap kali mendengar kata komunisme. Namun demikian, sampai sekarang dirinya masih tidak begitu mengerti mengapa komunisme selalu menjadi hantu di Indonesia, dan bahkan diidentikkan dengan Tiongkok.

Tidak seperti di Indonesia yang trauma dengan komunisme, di Tiongkok paham itu berbuah pembangunan dan kesejahteraan.

Bapak-bapak di sini dan tahu Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, dan sudah terbukti Partai Komunis Tiongkok sukses membangun negara Tiongkok. Dan itu suatu bukti bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat mencarikan jalan perkembangan yang sesuai untuk Tiongkok,” urainya.

Sikap RRC atau Tiongkok dalam hal ini sudah jelas, yakni tidak mempersoalkan model pembangunan dan ideologi yang diyakini negara lain sebagai dasar dalam proses pembangunan.

"Kami selalu mengatakan, setulus-tulusnya, bahwa kami sangat senang kalau negara -negara yang lain juga mendapatkan jalan perkembangan yang sesuai dengan negara sendiri." kata dia lagi.

Khusus untuk Indonesia, RRC senang karena Indonesia mengalami kemajuan yang berarti dan sukses dalam demokrasi.

Dan sekarang sudah mempunyai presiden yang datang dari rakyat,” kata dia.

Bagi Shen Minjuan, Indonesia adalah negara yang istimewa. Dirinya pernah dua kali bertugas di Jakarta dan terakhir kali di tahun 2014 dirinya bertugas sebagai Konsuler di Kedutaan RRC. Jauh sebelum itu, saat masih mempelajari bahasa Indonesia di Universitas Beijing, Shen Minjuan mendapatkan nama Indonesia dari seorang dosennya, yakni Kartini.

"Waktu itu saya belum tahu bahwa Kartini adalah nama seorang pahlawan. Nama itu diberikan kepada saya, agar lebih sering mengucapkan huruf R” yang bagi saya sulit untuk diucapkan," katanya sambil tertawa kecil.

Delegasi PWI yang berkunjung ke China dipimpin Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa.

Anggota delegasi PWI lainnya adalah Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir, Sekretaris PWI Papua Alberth Yomo, Ketua PWI Kalimantan Selatan Faturrahman Jamhari Samad, Ketua PWI Sulawesi Tengah Mahmud Matangara, Dewan Penasihat PWI Kalimantan Selatan Rusdi Effendi Abdurrachman, dan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian. Juga, dua Direktur Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) Bob Iskandar dan Dar Edi Yoga.

Selain ke Beijing, delegasi PWI juga dijadwalkan berkunjung ke Hangzhou dan Shanghai.

Cerita Lengkap Ketegangan Pekerja China Dengan Wartawan Dan Aparat TNI AL Saat Penurunan Paksa Bendera RRC

HINDIAPOST - Peristiwa mengusik rasa nasionalisme terjadi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Di acara peresmian smelter perusahaan tambang nikel PT Wanatiara Persada, bendera Republik Rakyat China (RRC) turut dikibarkan sejajar di samping Sang Saka Merah Putih.

Celakanya, ukuran bendera berwarna merah dengan lima bintang keemasan itu lebih besar ketimbang ukuran bendera Republik Indonesia.

Pengibaran bendera RRC tersebut dilakukan di Dermaga Akelaha, Kawasan Haol Sagu, yang masuk wilayah administratif Desa Kawasi.

Pagi itu (25/11) sekitar pukul 8.30, bendera RRC hendak dikibarkan oleh empat pekerja berkewarganegaraan asing (WNA).

Sejumlah wartawan yang melihat hal tersebut langsung mencegah.

Alasannya, acara tersebut merupakan acara resmi yang dihadiri pejabat negara seperti Gubernur Malut dan Bupati Halsel.

Adu mulut pun tak terelakkan antara awak media dengan pekerja yang tak bisa berbahasa Indonesia itu.

Meski telah diancam tiang benderanya bakal didorong ke laut, pekerja-pekerja itu justru membalas ancaman tersebut dengan membelalakkan mata pada wartawan.

Saat itu, hanya ada keempat pekerja tersebut di lokasi peresmian smelter.

Pekerja domestik belum tiba lantaran hari masih pagi dan lokasi camp pekerja agak jauh dari dermaga tersebut.

Keempat WNA itu akhirnya tetap mengibarkan bendera kebangsaan mereka.

Awak media yang marah lantas mengadu pada Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang turut diundang untuk meresmikan smelter.

Mendengar laporan tersebut, Bahrain yang marah besar langsung memerintahkan bendera tersebut diturunkan.

Saat salah satu wartawan hendak menurunkan bendera, Kapolres Halsel AKBP Z Agus Binarto melarangnya dengan alasan lambang suatu bangsa tak bisa diturunkan begitu saja.

"Turunkan dua-duanya (bendera RRC dan bendera

Namun langkah koordinasi yang terkesan lama itu membuat sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi kejadian juga menjadi tak sabaran.

Anggota Intelijen Lanal Ternate Sertu Mar Agung Priyantoro pun nekad menurunkan bendera tersebut setelah diperintah Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji.

Peresmian smelter perusahaan nikel itu akhirnya berjalan dengan suasana tak menyenangkan dengan adanya insiden tersebut.

Meski Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba berusaha mencairkan suasana dengan melontarkan gurauan-gurauan saat memberikan smabutan, undangan yang hadir kadung panas hati.

Bupati Halsel sendiri memilih langsung meninggalkan lokasi setelah acara berakhir tanpa menunggu rombongan Gubernur.

Sesampainya di ibukota Halsel, Labuha, Bahrain langsung membuat surat teguran untuk dilayangkan ke PT Wanatiara Persada.

"Kita sudah buat surat teguran dan surat tersebut akan kita kirimkan ke perusahaan," katanya saat dikonfirmasi tadi malam.

Tak hanya itu. Setelah peresmian, Dandim 1509 Labuha Letkol (Inf) Joni Widodo sempat meminta awak media tak memuat berita tentang pengibaran bendera tersebut.

Ia beralasan, ini menyangkut keutuhan NKRI. Namun para wartawan menolak permintaannya.

Anehnya, tak lama setelah itu, jaringan telekomunikasi dan internet di Halsel mati total hingga pukul 6 sore kemarin (26/11). Padahal jaringan di kabupaten kota lain normal-normal saja

Sementara itu, Perwakilan Wakil Perusahaan PT WANATIARA PERSADA, Herman, saat diwawancarai di lokasi kejadian menyampaikan pihaknya bertanggung jawab atas kejadian tersebut. 

  

"Ini soal miskomunikasi, tapi kita akan bertanggungjawab," singkatnya.

Sementara Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba saat dikonfirmasi menyatakan keyakinannya bahwa pengibaran bendera RRC tersebut merupakan kekeliruan semata.

Ia yakin, pihak perusahaan tak memiliki motif apa-apa di balik pengibaran tersebut.

"Itu hanya insiden yang tidak disengaja. Hanya kekeliruan," ungkap Gubernur melalui Juru Bicaranya Halid Alkatiri saat dikonfirmasi malam tadi (26/11).

Menurut Ghani, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada peresmian smelter perusahaan tambang nikel tersebut.

"Dan saya berharap ada peningkatan investasi dengan adanya smelter tersebut," tandasnya.

Insiden itu sendiri membuat kaget petinggi aparat keamanan baik TNI maupun Polri di Malut.

Danrem 152 Babullah Kolonel (Inf) Sachono menegaskan, sebelum terjadinya insiden tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan pihak perusahaan yang ada di Kota Ternate bahwa tidak ada pengibaran bendera RRC saat peresmian smelter.

Namun hal itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi insiden tersebut.

“Awalnya kami sudah ingatkan tidak ada pengibaran bendera ke pihak perusahaan yang ada di Ternate agar menyampaikan ke perusahaan di Obi. Tapi komunikasi cukup kesulitan karena jaringan tidak baik makanya ini yang menjadi celah dan sesampainya waktu peresmian bendera sudah berkibar, dan ini membuat kita kaget,” kata Danrem saat dikonfirmasi, Sabtu (26/11) malam.

Sachono mengaku berdasarkan informasi yang diterima, pengibaran bendera RRC di dua lokasi PT Wanatiara Presada saat peresmian Smelter tersebut telah mendapat izin dari Bupati Halmahera Selatan (Halsel) dan Kapolres Halsel.

“Informasi yang kami dapatkan seperti itu, mengapa bisa berkibar ternyata Bupati dan Kapolres yang beri izin,” akunya.

Dengan insiden tersebut, orang nomor satu di Korem 152 Babullah itu menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polda dan Forkopimda untuk mengantisipasi kedepannya.

Selain itu, Sachoni menyatakan dirinya diperintahkan Kapolda untuk menegur serta memberi peringatan langsung kepada Gubernur Malut tentang adanya peristiwa itu.

Pasalnya, informasi yang beredar ada semacam izin juga yang dikeluarkan Gubernur untuk mengibarkan bendera RRC.

“Kami akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti hal ini kedepan, mengingat investor dari Cina di Malut tidak hanya di Obi. Mungkin pemahaman tentang UU yang berlaku itu berbeda namun kami TNI Polri bersepakat bahwa perlu ada tindalanjut terkait masalah ini,” ujarnya.

Sachono mengugkapkan kini upaya yang dilakukan TNI dalam mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing di Malut.

“Bersama pihak terkait, kami akan medata tenaga kerja asing yang illegal. Hal itu kami lakukan tentunya dengan mempedomani aturan yang berlaku,” tukas Sachono.

Perwira tiga bunga di Korem 152 Babullah itu menegaskan akan mendorong Polda Malut untuk mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Mengingat hubungan kedua negara perlu adanya koordinasi yang ketat dan mempedomani UU yang berlaku sepeti UU nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing di Indonesia,” ujarnya.

Perwira tiga bunga di Korem 152 Babullah itu menegaskan akan mendorong Polda Malut untuk mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Mengingat hubungan kedua negara perlu adanya koordinasi yang ketat dan mempedomani UU yang berlaku sepeti UU nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing di Indonesia,” pungkasnya.(jpnn)

Kapolri Benar Selfie Dengan 21 Nitizen Termasuk Salah Satu Pendukung Cagub DKI Tapi Bukan Agenda Politik

‎HINDIAPOST - Polri kembali meluruskan perihal beredarnya foto selfi antara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan 21 nitizen.

Dari 21 netizen tersebut ada nitizen pendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengaku dirinya ikut hadir dan menyaksikan pertemuan antara Kapolri dengan para netizen beberapa hari lalu.

"‎Saya klarifikasi, pertemuan itu pertemuan antara Kapolri dengan netizen yang berlangsung Rabu lalu. Saya juga hadir mendampingi Kapolri," ujar Boy Rafli Amar, Sabtu (26/11/2016) di Mabes Polri.

Ditegaskan Boy Rafli Amar pertemuan itu adalah mengenai keinginan Kapolri untuk memberikan partisipasi dari kalangan Cyber socity yang intinya bagaimana cara mengatasi hoax di media sosial.
Seperti diketahui belakangan, media sosial dibanjiri dengan beragam isu hoax dimana semuanya mengarah pada perpecahan bangsa.

Kepada Kapolri, komunitas ini mengaku ingin membantu Polri mengatasi berita hoax‎ dengan membuat lembaga atau deklarasi masyarakat antihoax.

Hal itu mendapat sambutan positif dari Kapolri.

"Di akhir pertemuan, mereka minta foto bersama Kapolri. Lalu foto diunggah dan muncul kabar Kapolri berfoto bersama salah satu pendukung calon gubernur DKI," kata Boy Rafli Amar.

"‎Diisukan Kapolri terlibat dalam pembicaraan politik, itu sangat tidak benar, sama sekali tidak ada bicara agenda politik dan dukung mendukung," katanya.

Polisi Dinilai Memihak Ahok, HMI Siap Demo 2 Desember

HINDIAPOST - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai tidak bersikap adil dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Indikasinya, hingga sekarang polisi belum menahan Ahok meskipun statusnya sudah tersangka.

Maka itu Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir memastikan pada 2 Desember mendatang tetap konsisten melanjutkan aksi demonstrasi bela Islam III. Sikap ini sekaligus menegaskan, masyarakat tidak terpengaruh dengan upaya kepolisian menggembosi aksi demonstrasi dengan menakut-nakuti dengan isu makar.

"Semua tersangka penistaan agama langsung ditahan, sementara saudara Basuki Tjahaja Purnama sampai saat ini masih bebas. Itu yang dianggap tidak adil masyarakat," ujar Mulyadi saat menggelar konferensi pers di Sekretariat PB HMI, Pasar Rumput, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Kepolisian selain melontarkan isu makar, juga mengedarkan surat mengenai larangan pemberian izin trayek yang digunakan para demonstran 2 Desember. Bahkan, petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah pihak agar tidak ikut aksi demonstrasi bela Islam III.(sindo)

Kalau Aksi 2 Desember Dilarang , Habib Rizieq Akan Penjarakan Jokowi dan Kapolri

HINDIA - Habib Rizieq mengatakan, 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Selain itu dalam Pasal 18 ayat 1 juga disebutkan, barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang dipidana satu tahun penjara.

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab mengancam akan memenjarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bila melarang aksi Bela Islam III yang berlangsung pada 2 Desember 2016 mendatang atau 212.
“Jadi kalau Presiden atau Kapolri mencoba untuk halangi suatu unjuk rasa yang sudah dilindungi undang-undang tersebut, maka beliau bisa dipidana satu tahun penjara,” tegas Rizieq sebelum menjalani pemeriksaan sebagai ahli agama untuk kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat (23/11/2016).

Dijelaskan Habib Rizieq, demo 212 atau Aksi Belas Islam III tetap sama dengan aksi sebelumnya yakni menginginkan agar Ahok ditahan karena telah menistakan agama.
Rizieq tak menampil bakal terjadi preseden buruk jika Ahok tidak ditahan. Pasalnya, pada kasus-kasus sebelumnya, semua tersangka dilakukan penahanan.

“Jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum sehingga kami minta semua pihak seluruh pihak Presiden dan seluruh jajarannya untuk hargai konstotusi,” tandas Habib Rizieq.