Amien Rais Singgung Kejujuran Pemimpin, Untuk Jokowi?

Pada hari ini, tanah air Indonesia telah menginjak usia ke-73 tahun. Sejumlah tokoh nasional pun ikut serta dalam upacara bendera. Namun, tidak sedikit tokoh nasional yang menjadikan momen hari kemerdekaan ini untuk membahas persoalan kejujuran di tingkat kepemimpinan nasional.
Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia mengatakan, saat ini yang menjadi persoalan adalah mewujudkan kepemimpinan yang jujur. 
"Jadilah pemimpin yang jujur, jujur pada Tuhan, jujur pada rakyat, dan jujur pada diri sendiri," kata Amien saat menghadiri upacara HUT-73 Indonesia di UBK, Jakarta, Jumat (17/8).
Menurutnya, kejujuran merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan bangsa. Namun, kata dia, apabila hal itu tak dijunjung, maka bukan tidak mungkin akan mengarah pada keburukan bangsa. 
"Kalau sampai seorang pemimpin nggak jujur pada Tuhan, nggak jujur sama masyarakat atau bangsanya, bahkan nggak jujur sama diri sendiri itu alamat kebangkrutan nasional," pungkasnya. 
Selain Amien, upacara HUT ke-73 juga dihadiri oleh sejumlah elite negara. Di antaranya, bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Rachmawati Soekarnoputri, dan jajaran petinggi parpol oposisi. 
Acara itu juga telah menyematkan Prabowo sebagai pernerima penghargaan The Star of Bung Karno—penghargaan serupa yang diterima oleh Presiden Cuba Fidel Castro, Presiden Bolivia Hugo Chavez, dan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohammad. Pernyataan itu pun disampaikan langsung oleh pendiri UBK yang tak lain Rachmawati Soekarnoputri.
(ce1/aim/JP)

Meski Jokowi Sadar dan Bertobat, PA 212 Ogah Mendukung

HINDIAPOST, JAKARTA - Persaudaraan Ulama atau PA 212 konsisten tidak mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019, sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggandeng ulama, yakni Kiai Ma’ruf Amin.

Menurut Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin, sulit bagi mereka menghilangkan ingatan saat presiden yang karib disapa Jokowi itu mati-matian membela penista agama dan melakukan kriminalisasi ulama.

“Kalau pun Jokowi tobat full berubah 180 derajat, maka kami serahkan kepada masyarakat, silakan mau pilih siapa. Tetapi kami harga mati tidak memilih Jokowi,” kata dia, Rabu (15/8).

Namun, kalau nantinya Jokowi tak bertobat dan mengorbankan ulama demi menutupi kemungkarannnya maka, PA 212 bakal menyerukan haram memilih mantan Wali Kota Solo itu.

“Insyaallah kami serukan haram dipilih sebagai capres dan memang tujuan kami masih bulat #2019GantiPresiden,” tegas dia.

Nilai KPU Bohong, Ahok Sebut Dari Kedatangannya Sampai Walk Out, Di Ruangan VIP Tak Ada Siapapun

JAKARTA - Calon gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah adanya miskomunikasi antara dirinya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Hal ini terkait aksi Basuki dengan calon wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang memilih walk out pada rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur oleh KPU DKI Jakarta, di Hotel Borobudur, Sabtu (4/3/2017) malam.
"Apa yang salah komunikasi? Justru saya bilang itu kebohongan," kata Basuki, di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Minggu (5/3/2017).

Basuki mengaku dirinya sudah tiba di lokasi sebelum pukul 19.00. Begitu pula dengan Djarot yang tiba lebih dahulu sebelum Basuki.

Basuki mengatakan, dia datang melewati lobi utama. Menurut dia, Djarot juga sempat menyambangi ruang VIP yang disediakan KPU DKI Jakarta, sebelum Basuki tiba di lokasi.
Basuki ingin menyusul Djarot dan diberitahu bahwa tidak ada siapapun di dalam ruang VIP tersebut.
Kemudian pada pukul 19.30, Basuki bertanya ke Djarot, apakah acara sudah akan dimulai. Namun, kata Djarot, belum ada tanda-tanda acara akan dimulai. Akhirnya, Basuki mengajak Djarot untuk bergabung bersamanya di lantai 2.

Pada pukul 19.45, Basuki mengutus orang untuk bertanya kepada KPU DKI Jakarta. Ternyata masih belum ada tanda-tanda acara dimulai.

Akhirnya pukul 20.00, Basuki dan Djarot turun ke lokasi acara. Begitu mereka turun, kata Basuki, pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak ada di ruang VIP. Sedangkan Komisioner KPU DKI Jakarta tengah makan malam.
Akhirnya mereka memutuskan untuk walk out. "Kami masuk dari lobi utama lho, bukan ngumpet-ngumpet. Kemudian Kompas TV juga live dan lihat jamnya, semua jelas," kata Basuki.

Sumber : Kompas

Ahok Kembali Olok-Olok Ayat Suci Akan Menjadi Pertimbangan Hakim

JAKARTA - Bukti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mengolok-olok Surat Al Maidah ayat 51 dinliai perlu disampaikan dalam persidangan kasus penistaan agama yang sedang menjeratnya.
Hal demikian dinilai perlu dipertimbangkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan kasus tersebut.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti berpendapat jaksa penuntut umum atau pihak pelapor Ahok bisa menyampaikan bukti baru itu ke persidangan. Sebab, hakim hanya melihat fakta-fakta di persidangan.
"(Bukti Ahok kembali mengolok Al Maidah) itu bisa jadi bahan pertimbangan hakim," ujar Ray, Minggu (26/2/2017).
Dia menyatakan, hakim tidak bisa membuat ilustrasi bahwa Ahok kembali mengolok-olok Al Maidah. "Itu harus dibawa ke pengadilan dulu, diperbincangkan, diuji di pengadilan. Setelah itu baru ada putusan sesuai fakta-fakta itu," ujarnya.

Doli Kurnia : Pemerintah Jokowi Dengan Gagah Berani Melanggar Konstitusi Dan UU Demi Membela Ahok

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa dengan leluasa melanggar hukum dan melecehkan agama karena mendapat dukungan kuat dari pemerintah.

Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/2).

"Sikap, tindakan, ucapan, dan langkah Ahok yang selama ini dalam konteks hukum formil dan hukum sosial divonis melanggar dan bersalah, namun di era Jokowi yang dilakukan Ahok itu malah dilindungi," ujar Doli.

Menurutnya, Ahok sudah berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama dalam melecehkan agama Islam. Namun, Polisi tak juga menahannya.

Bahkan Ahok yang kini sudah menyandang status terdakwa juga masih dilindungi pemerintah dengan tidak menonaktifkannya. Pemerintah justru dengan gagah berani melanggar konstitusi dan UU demi membela Ahok.

"Bahkan seperti melecehkan hukum, Jokowi dengan bangga menunjukkan ke publik kemesraannya dengan Ahok saat duduk berdampingan dengan di mobil kenegaraanya," sambungnya.

Ia berkesimpulan bahwa Jokowi dalam menggunakan kekuasaan atau Abuse of Power untuk melindungi Ahok.

"Kalaupun kita pinjam istilah Jokowi yang menyebut "Demokrasi Kebablasan", Ahok-gate adalah contoh yang paling konkret dalam kita menunjukkan terjadinya kebablasan dalam berdemokrasi," lanjutnya.

"Demokrasi yang berjalan dengan mengabaikan hukum, tanpa etika, membolak-balikkan nilai agama, Pancasila, Kebhinnekaan, punya cita-cita sempit, dan mengancam keutuhan NKRI," pungkasnya.(rmol)

FUI : Seluruh Peserta Aksi 212 Besok, Langsung Saja Datang Ke DPR

JAKARTA - Pengurus Harian Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Bernard Abdul Jabar mengimbau agar seluruh peserta aksi damai 212 pada Selasa (21/2) besok untuk berkumpul langsung di Gedung DPR/MPR RI.
"Peserta diimbau untuk dapat langsung gedung DPR/MPR dan bagi mereka dari daerah-daerah yang bawa bus atau kendaraan-kendaraan akan diarahkan untuk parkir di Parkir Timur. Sementara dari arah barat,  akan kami arahkan depan Stasiun Palmerah dan Departemen Kehutanan jadi tidak ada mobilisasi massa di suatu tempat," jelas Bernard di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2).

Bernard menambahkan, tidak pernah menyediakan dan fasilitasi tempat menginap kepada para peserta aksi damai. "Artinya yang datang dari luar Jakarta mereka cari sendiri tempat-tempatnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan polisi memberikan izin digelarnya aksi damai 212 hanya sampai pukul 18.00 WIB sesuai dengan UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
"Mohon kita taati bersama," tegas Argo.

Antar Surat Pangilan Ke Rumah Rizieq, Orang Rumah Menolak Dan Menyuruh Petugas Antar Surat Itu Ke Gunung Saja

HPost - Kubu Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak kooperatif kepada Polda Jawa Barat terkait proses penyidikan kasus penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden RI ke-1 Soekarno yang menjerat sang habib.
Hal itu diketahui dari pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus.

Menurut dia, beberapa hari lalu pihaknya sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua terhadap Rizieq.
Surat tersebut dihantar langsung oleh petugas ke kediaman Rizieq.
"Surat panggilan kedua dikirim ke alamat yang sama dengan surat panggilan pertama," kata Yusri kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jumat (10/2).

Namun, lanjut Yusri, di kediaman Rizieq petugas justru ditolak oleh seseorang di tempat itu.
"Ditolak seseorang yang ada di rumah situ. Bahkan disuruh pergi pengantar suratnya, katanya kirim saja ke gunung," ujar Yunus.
Dengan adanya hal ini, lanjut Yusri, apa yang dilakukan kubu Rizieq sudah menyalahi aturan. Akibatnya, Rizieq terancam dipidana menggunakan Pasal 216 KUHPidana tentang menghalangi proses penyidikan.

Di pasal itu tertulis, menghalangi proses pengusutan tindak pidana dapat terancam penjara paling lama empat bulan hingga dua minggu.
"Ini akan coba kami gelarkan," katanya.

Rizieq dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar hari ini. Namun, hingga sore ini dia tak juga terlihat di lokasi.
Jika Rizieq tidak datang, Polda Jabar punya dasar hukum untuk melakukan penjemputan paksa. Menurut Yusri, pihaknya memberi waktu kepada Rizieq hingga tengah malam sebelum mengambil langkah paksa.(jp)