Ratna Sarumpaet : Saya Sudah Kebal Dan Kalau Polisi Memfitnah FPI, Itu Emang Kerjanya Polisi

HINDIAPOST - Tudingan makar yang dialamatkan kepada tokoh-tokoh nasionalis merupakan hal yang biasa. Di setiap pergerakan, di rezim manapun selalu ada tudingan tersebut.

Begitu kata aktivis Ratna Sarumpaet dalam acara Konsolidasi Nasional Mahasiswa dan Pemuda Islam Indonesia di Aula Bung Karno, Kampus Universitas Bung Karno (UBK), Rabu (30/11).

Ratna bahkan mengaku sudah "kebal" dengan tudingan makar. Dulu di rezim Presiden SBY, para aktivis juga kerap dituding melakukan gerakan makar, padahal hanya protes kenaikan BBM.

"Sejak dulu sudah ada tuduhan makar. Pada kelompok Rizal Ramli di tahun 2008, di 2013 juga pernah dituduh mau kudeta, padahal temanya sama, ingin kembali ke UUD yang asli. Ini muncul lagi, nggak jelas makarnya apa," terangnya.

Ratna bahkan mengaku pernah dipenjara di rezim Orde Baru, juga karena dituding terlibat makar. Ia mendekam di sel tahanan selama 70 hari kala itu.

Lebih lanjut ibu dari artis cantik Atiqa Hasiholan itu menegaskan bahwa saat ini para penjajah di Indonesia sudah berada di "pekarangan" rumah. Untuk itu, Aksi 212 disebutnya sebagai jihad untuk melawan permasalahan yang kompleks dan melawan  gurita yang merongrong kemandirian bangsa Indonesia.

"Jangan-jangan ini saatnya kita berubah. Jangan-jangan Tuhan sedang membuka jalan buat kita untuk berubah. Kita rasakan betul, sampai ada rakyat Ciamis jalan kaki, longmarch ke Jakarta," ungkap Ratna.

Menurutnya, para tokoh nasionalis telah sepakat bahwa aksi 212 akan dijadikan ajang perjuangan mengembalikan UUD 1945 yang asli. Ia sendiri sudah tidak memperdulikan lagi fitnah-fitnah yang menyebut gerakan mereka adalah gerakan makar.

"Kalau polisi memfitnah FPI, itu emang kerjanya polisi. Kalau kita sesama aktivis dan mahasiswa, masih terhambat (pergerakan) karena itu, berarti kita belum saatnya berubah," tegas Ratna.

Ia mengaku kecewa dengan respons banyak kalangan yang membuat aksi tandingan setelah aksi 411 dengan membuat panggung kebhinekaan dan aksi lainnya, seolah-olah aksi 411 lalu bukanlah aksi membela kebhinekaan Indonesia. Ia juga menghimbau kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak asal sebut adanya gerakan makar pada 212 mendatang.

"Kapolri ngerti makar nggak sih. Jangan asal sebut. Buktikan kalau ada gerakan makar," tegasnya lagi.(rm)

Polantas Pukul Pelajar SMA , Anggota TNI - Polri Bentrok Di Jambi Dan Terdengar Bunyi Tembakan

HINDIAPOST - Puluhan Anggota TNI dan Polri di Kerinci, Jambi bentrok, Rabu (30/11/2016), tepatnya di pos polisi pusat Kota Sungai Penuh. Belum jelas apa penyebab kericuhan ini, dua truk anggota polisi ada di lokasi tersebut, termasuk puluhan anggota TNI.

Informasi di lapangan, bentrokan dipicu adanya seorang pelajar SMA ditilang oleh anggota Satlantas Polres Kerinci. Dimana, saat itu antara siswa dan polisi bersitegang hingga informasinya polisi sempat memukul pelajar tersebut.

Diduga tak terima dipukul, pelajar tersebut menelepon keluarganya seorang anggota TNI, dan kebetulan saat itu sedang pulang dari upacara kebhinekaan.

Anggota TNI itu pun langsung mendatangi pos Polantas yang sedang menggelar razia. Di situlah kedua oknum petugas ini cek-cok hingga terjadi adu jotos.

Dan sontak bentrokan pecah, keributan tak terhindar lagi, puluhan anggota TNI dan Polisi saling serang. Bahkan Beberapa kali suara tembakan terdengar.

"Ya, anggota TNI dan Polri yang bentrok, permasalahan pemicunya karena ada keluarganya ditilang polisi usai upacara kebhinekaan. Lalu mereka saling pukul dan terjadilah bentrok," terang Tono warga setempat.

Belum ada konfirmasi dari pihak terkait hingga bentrok oknum anggota TNI dan Polri di Kota Sungai Penuh , Jambi ini terjadi.(sindonews)

9 Naga : Kita Kesampingkan Perbedaan , Tiongkok Luar Biasa Dan Indonesia Perlu Pelajari Agak Tidak Mundur

HINDIAPOST - Kelompok Sembilan Naga terlihat puas begitu turun dari kereta cepat Harmoni jurusan Hangzhou-Shanghai di Stasiun Kereta Shanghai, Tiongkok, Selasa malam (29/11).

Kereta cepat Harmoni berangkat dari Stasiun Hangzhou di Provinsi Zhejiang pukul 21.00 waktu setempat. Perjalanan sejauh 170 kilometer diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam.

"Kecepatan kereta ini bisa mencapai 350 kilometer per jam," ujar Zhang Yang yang mendampingi kelompok Sembilan Naga selama kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC) atau Tiongkok.

"Presiden Joko Widodo juga melalui jalur ini saat datang ke Hangzhou untuk ikut KTT G20 bulan September lalu," masih kata Zhang Yang yang merupakan salah seorang pejabat di kantor Persatuan Wartawan Tiongkok (PWT) atau All China Journalist Association (ACJA).

Sembilan Naga adalah julukan yang diberikan kepada sembilan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang tergabung dalam delegasi muhibah ke Tiongkok. Disebut Sembilan Naga karena terdiri dari sembilan pengurus PWI dari berbagai daerah.

Selain Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa, yang menjadi head of delegation, anggota Sembilan Naga adalah anggota Dewan Penasihat PWI Rusdi Effendi, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian, Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir, Ketua PWI Kalimantan Selatan Faturrahman, Ketua PWI Sulawesi Selatan Mahmud Matangara, dan Sekretaris PWI Papua Alberth Yomo.

Dua direktur Konfederasi Wartawan ASEAN dari PWI, Bob Iskandar dan Dar Edi Yoga juga ikut dalam rombongan.

Salah seorang pentolan Sembilan Naga Mahmud Matangara mengatakan dirinya sudah mengagumi sistem perkeretaapian Tiongkok sejak berada di Stasiun Hangzhou.

Keindahan Stasiun Hangzhou dengan arsitektur futuristik mengisyaratkan keberhasilan pembangunan Tiongkok.

"Dalam setidaknya satu dekade terakhir Tiongkok mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang juga mengagumkan. Kita perlu mempelajari hal ini," ujar unsur pimpinan Mercusuar di Palu.

"Kita kesampingkan soal perbedaan ideologi, ras dan agama. Kita fokus saja mempelajari kecakapanmereka membangun negara," sambungnya lagi.

Mahmud juga berpesan agar masyarakat Indonesia bisa meniru semangat patriotisme masyarakat Tiongkok yang bahu membahu dalam membela kepentingan nasional.

"Kalau kita masih mempertentangan perbedaan, kita hanya akan mengalami kemunduran," demikian Mahmud.(rm)

Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, Bachtiar Nasir Akan Menerima Surat Panggilan Polisi Yang Ke Dua

HINDIAPOST - Polisi masih mendalami kasus dugaan penghasutan pada penguasa yang disangkakan kepada Ahmad Dhani oleh laporan Projo. Saat ini, polisi akan menjadwalkan pemanggilan kedua pada tujuh saksi yang belum dimintai keterangannya itu.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana mengatakan, saat ini, dalam kasus yang menjerat Ahmad Dhani itu, polisi masih memeriksa saksi-saksi.

Kasusnya masih dalam proses pendalaman sehingga statusnya pun masih belum pada tingkat penyidikan. Sejauh ini belum dipastikan apakah kasusnya itu mengandung unsur pidana ataukah tidak.

"Setiap orang melaporkan pidana, wajib kita tindak lanjuti. Maka, kita awali dengan proses pemeriksaan saksi-saksi, baru kita panggil Ahmad Dhani," ujarnya pada wartawan, Rabu (30/11/2016).

Adapun soal tujuh saksi yang belum diperiksa polisi, kata Suntana, polisi pun akan melayangkan kembali surat panggilan keduanya. Namun, polisi akan menjadwalkan dahulu kapan pemanggilan kedua itu akan dilayangkan pada saksi.

Adapun tujuh saksi tersebut, diantaranya Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, Bachtiar Nasir.

"Itu haknya orang di panggil mau datang atau tidak, tapi tetap ada prosesnya lagi (kalau tak hadir), ada pemanggilan yang kedua, seperti biasa dijadwalkan dahulu," tuturnya.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendukung Presiden Joko Widodo, Laskar Rakyat Joko Widodo dan Pro Jokowi, ke polisi, Senin, 7 November lalu. Mereka menduga Ahmad Dhani melecehkan Presiden Jokowi dengan ucapan yang tidak senonoh pada aksi demo 4 November lalu.

Dari delapan saksi yang akan diperiksa polisi, tujuh saksi berhalangan hadir pada panggilan pertama, seperti Amien Rais, Ratna Sarumpaet, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Mulan Jameela, dan Ustaz Bachtiar Nasir. Baru satu saksi yang sudah memenuhi panggilan polisi, yakni Eggy Sudjana untuk dimintai keterangannya.

Agus Menilai Membangun Jakarta Bukan Dengan Penggusuran Yang Membuat Masyarakat Takut Dengan Pemimpinnya Sendiri

HINDIAPOST - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh meminggirkan masyarakat dan menuai ketakutan mendalam di dalam kehidupan masyarakat.

"Tidak boleh pembangunan menghadirkan rasa takut dan sedih serta meminggirkan manusia dari kotanya. Penggusuran yang terjadi di sana sini betul-betul melukai hati masyarakat kita," kata Agus di sela acara silahturahmi dengan pensiunan pegawai negeri sipil pendidikan di Jakarta, Selasa (29/11).

Agus mengatakan bahwa selama hampir 2 bulan dirinya dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni bergerilya di lapangan, relatif banyak warga menyampaikan kekhawatiran luar biasa atas ancaman penggusuran.

Ia mengatakan bahwa saat ini ada kelompok masyarakat Jakarta yang terpinggirkan, terabaikan, termarginalkan, serta terbuang dari Ibu Kota dan takut dengan pemimpinnya sendiri.

"Tentu menyedihkan ada rakyat yang takut dengan pemimpinnya sendiri. Tidak ada pemimpin yang sesungguhnya jika tidak ada rakyat, apalagi ditakuti rakyat. Saya dan Mpok Sylvi ingin mengedepankan pembangunan berkeadilan dengan pendekatan humanis," ujar Agus.

Lebih jauh Agus mengatakan bahwa DKI Jakarta merupakan sebuah ruang sistem kehidupan yang harus mengayomi seluruh warganya. Menurutnya, ruh dan jiwa kota Jakarta berada di dalam masyarakatnya.(rep)

Politikus Golkar : Ahok Tak Kunjung Ditahan , Terlihat Ada Perlindungan Dari Pemerintah

HINDIAPOS - Tidak kunjung ditahannya tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku curiga, ada kekuatan besar yang melindungi Ahok sehingga diperlakukan berbeda dengan tersangka lain dalam kasus penistaan agama.

"Kenapa sampai hari ini Ahok tak ditahan? Dengan status tersangka, dia masih merasa tidak bersalah," kata Doli saat berbincang dengan Sindonews, Selasa (29/11/2016).

"Bahkan malah menantang umat Islam. Itu kemudian mengindikasikan ada satu kekuatan besar yang membuat dia percaya diri. Mungkin ada konspirasi besar yang melibatkan Ahok untuk kepentingan tertentu yang harus dia amankan," imbuh Doli.

Menurut Doli, indikasi ada kekuatan besar yang melindungi Ahok mengarah kepada kelompok taipan yang sedang menjalani bisnis properti dan melakukan reklamasi Teluk Jakarta.

"Kalau selama ini disebut ada 9 Naga, indikasinya kan banyak," ucap Doli.

Tak hanya dapat backup dari para taipan, Doli juga mencium indikasi campur tangan pemerintah dalam kasus dugaan penistaan agama yang ditersangkakan terhadap Ahok.

"Untuk tahap awal ditersangkakan saja terlihat ada perlindungan dari pemerintah, sehingga diduga pemerintah menjadi bagian konspirasi itu," kata Doli.

"Itu kemudian kenapa pentingnya ada Aksi Bela Islam III. Intinya agar hukum ditegakkan dan rasa keadilan terhadap masyarakat terpenuhi," tegasnya.

Direvisi , Kapolri Akhirnya Tegaskan Bus Dan Angkutan Umum Boleh Angkut Peserta Demo 212

HINDIAPOST - Kepolisian akhirnya tidak melarang kepada pemilik angkutan umum maupun bus untuk mengakut masyarakat yang ikut aksi demonstrasi bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Bahkan, kepolisian akan mengawal perjalanan masyarakat yang aksi demonstrasi.

Pernyataan ini disampaikan setelah kepolisian sempat mengedarkan surat larangan pemberian izin trayek kepada instansi terkait untuk kepentingan aksi demonstrasi 2 Desember. Namun, pihak kepolisian belum menjelaskan secara detail jalur mana saja yang bisa dilalui angkutan maupun bus yang digunakan peserta aksi demonstrasi.

"Saya meminta kepada jajaran saya, bahkan besok saya juga akan melakukan teleconference agar disampaikan mengenai disediakan kendaraan-kendaraan untuk mengangkut saudara kita," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers bersama Majelis Ulama Indonesia dan GNPF MUI di Gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dia juga meminta kepada masyarakat jangan terlalui khawatir terhadap rencana aksi demonstrasi masyarakat bela Islam III pada 2 Desember mendatang. Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan adalah aksi damai.

"Ini sudah menjadi itikad komitmen dan janji dari penyelenggara untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya tidak anarkis tapi betul-betul perdamaian. Kami juga sudah berdiskusi dengan Panglima TNI untuk mengamankan jalannya aksi tersebut," ucapnya.(sd)

Banyak Timbulkan Kegaduhan , Besok Kapolri Dijadwalkan Akan Menghadap Komisi III DPR

HINDIAPOST - Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Senin (28/11).

Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, rencana ini awalnya disampaikan kepada massa Aksi Bela Islam II yang datang ke dewan, 5 November 2016 dini hari lalu. Ketika itu perwakilan dewan berjanji akan memanggil Tito pekan pertama usai reses. 

Menurut Aboe, awalnya rapat dengan Tito diagendakan 21 November 2016. Namun karena sesuatu dan lain hal, rapat kemudian dijadwalkan pekan berikutnya. 

"Pertama saya mohon maaf kepada masyarakat. Insya Allah rapat dengan Kapolri dilaksanakan 28 November 2016 besok," kata Aboe, Minggu (27/11). 

Dia mengatakan banyak hal yang perlu diklarifikasi kepada Tito atas berbagai kegaduhan yang terjadi di republik ini. Terutama ungkapan Tito mengenai adanya ancaman makar. 

"Ini bukan tuduhan yang main-main," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Karenanya Komisi III DPR akan meminta  penjelasan kepada Tito, agar masyarakat tidak cemas. 

Karena situasi seperti ini tidak menguntungkan untuk pertumbuhan perekonomian. 

Jangan sampai hal ini hanya sebuah spekulasi atau kesimpulan yang masih sumir. 

"Karena di sisi lain Menhan Ryamizard Ryacudu menyampaikan tidak ada indikasi adanya makar atau gerakan sejenisnya," ujarnya. 

Selain itu, Komisi III DPR akan mengklarifikasi berbagai pelarangan yang dilakukan oleh Polda dan Polres di berbagai daerah atas rencana aksi 2 Desember 2016 nanti. 

Termasuk adanya surat dari lingkup Polri yang meminta pelarangan pemberian izin pengangkutan orang ke Jakarta. Harus diingat bahwa republik ini telah memilih menjadi negara demokrasi. 

Sedangkan  kebebasan menyampaikan pendapat adalah salah satu pilar dari demokrasi. 

"Karenanya ada 3 pasal dalam UUD 1945 dan ada 3 UU yang melindungi kebebasan penyampaian pendapat," tuntasnya.(jp)

Kapolri Menilai Walau Bisa Menimbulkan Konflik Namun Aksi Demonstrasi Bisa Dibubarkan

HINDIAPOST - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengimbau agar massa aksi demonstrasi 2 Desember 2016 tidak melakukan Salat Jumat di jalan protokol, seperti di Jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun telah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

"Yang kami tak ingin adalah unjuk rasa yang dilakukan di jalan umum protokol. Kenapa? kalau itu terjadi (maka) mengganggu ketertiban publik dan itu diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 1998," kata Tito, di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).

"Di Pasal 15 disebutkan kalau Pasal 6 dilanggar, boleh dibubarkan oleh polisi. Kalau sudah ribuan (massa) pembubaran pasti ada konflik," sambung dia.
Oleh karenanya, Kapolri mengimbau kepada massa aksi yang akan melakukan demonstrasi untuk tidak melakukan hal Salat Jumat di jalan protokol. "Lebih baik daripada nanti ada korban, lebih baik jangan disitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) akan kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2016. Kali ini, mereka menuntut agar Ahok ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

Aksi GNPF-MUI itu rencananya akan digelar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin dengan melakukan kegiatan Salat Jumat berjamaah. Namun, kegiatan itu mendapat kritik dan larangan, baik dari aparat penegak hukum atau pun organisasi Islam lainnya.

Sukses Membangun Bersama Partai Komunis , Tapi Tiongkok Tidak Akan Masukkan Komunisme Ke Indonesia

HINDIAPOST - Setiap negara harus menemukan jalan pembangunan yang sesuai dengan karakter bangsa. Dalam kaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, pihak Tiongkok sama sekali tidak pernah berpikir untuk memasukkan ideologi komunisme yang mereka percaya ke Indonesia

Itu salah satu hal yang disampaikan Direktur ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC), Shen Minjuan di kantornya Jumat (25/11) petang, saat menerima delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sedang berkunjung ke Beijing.

"Kami sama sekali tidak pernah memikirkan untuk memasukkan ideologi kami ke Indonesia. Jikalau Indonesia bilang bahwa ideologi itu (komunisme) sudah terbukti tidak cocok bagi Indonesia, ya itulah kenyataan di Indonesia," ujar Shen Minjuan.

Shen Minjuan yang pernah bertugas di Indonesia tentu mengetahui bahwa ada semacam trauma yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia setiap kali mendengar kata komunisme. Namun demikian, sampai sekarang dirinya masih tidak begitu mengerti mengapa komunisme selalu menjadi hantu di Indonesia, dan bahkan diidentikkan dengan Tiongkok.

Tidak seperti di Indonesia yang trauma dengan komunisme, di Tiongkok paham itu berbuah pembangunan dan kesejahteraan.

Bapak-bapak di sini dan tahu Tiongkok di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, dan sudah terbukti Partai Komunis Tiongkok sukses membangun negara Tiongkok. Dan itu suatu bukti bahwa Partai Komunis Tiongkok dapat mencarikan jalan perkembangan yang sesuai untuk Tiongkok,” urainya.

Sikap RRC atau Tiongkok dalam hal ini sudah jelas, yakni tidak mempersoalkan model pembangunan dan ideologi yang diyakini negara lain sebagai dasar dalam proses pembangunan.

"Kami selalu mengatakan, setulus-tulusnya, bahwa kami sangat senang kalau negara -negara yang lain juga mendapatkan jalan perkembangan yang sesuai dengan negara sendiri." kata dia lagi.

Khusus untuk Indonesia, RRC senang karena Indonesia mengalami kemajuan yang berarti dan sukses dalam demokrasi.

Dan sekarang sudah mempunyai presiden yang datang dari rakyat,” kata dia.

Bagi Shen Minjuan, Indonesia adalah negara yang istimewa. Dirinya pernah dua kali bertugas di Jakarta dan terakhir kali di tahun 2014 dirinya bertugas sebagai Konsuler di Kedutaan RRC. Jauh sebelum itu, saat masih mempelajari bahasa Indonesia di Universitas Beijing, Shen Minjuan mendapatkan nama Indonesia dari seorang dosennya, yakni Kartini.

"Waktu itu saya belum tahu bahwa Kartini adalah nama seorang pahlawan. Nama itu diberikan kepada saya, agar lebih sering mengucapkan huruf R” yang bagi saya sulit untuk diucapkan," katanya sambil tertawa kecil.

Delegasi PWI yang berkunjung ke China dipimpin Ketua bidang Luar Negeri PWI Teguh Santosa.

Anggota delegasi PWI lainnya adalah Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir, Sekretaris PWI Papua Alberth Yomo, Ketua PWI Kalimantan Selatan Faturrahman Jamhari Samad, Ketua PWI Sulawesi Tengah Mahmud Matangara, Dewan Penasihat PWI Kalimantan Selatan Rusdi Effendi Abdurrachman, dan Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian. Juga, dua Direktur Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) Bob Iskandar dan Dar Edi Yoga.

Selain ke Beijing, delegasi PWI juga dijadwalkan berkunjung ke Hangzhou dan Shanghai.

Cerita Lengkap Ketegangan Pekerja China Dengan Wartawan Dan Aparat TNI AL Saat Penurunan Paksa Bendera RRC

HINDIAPOST - Peristiwa mengusik rasa nasionalisme terjadi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Di acara peresmian smelter perusahaan tambang nikel PT Wanatiara Persada, bendera Republik Rakyat China (RRC) turut dikibarkan sejajar di samping Sang Saka Merah Putih.

Celakanya, ukuran bendera berwarna merah dengan lima bintang keemasan itu lebih besar ketimbang ukuran bendera Republik Indonesia.

Pengibaran bendera RRC tersebut dilakukan di Dermaga Akelaha, Kawasan Haol Sagu, yang masuk wilayah administratif Desa Kawasi.

Pagi itu (25/11) sekitar pukul 8.30, bendera RRC hendak dikibarkan oleh empat pekerja berkewarganegaraan asing (WNA).

Sejumlah wartawan yang melihat hal tersebut langsung mencegah.

Alasannya, acara tersebut merupakan acara resmi yang dihadiri pejabat negara seperti Gubernur Malut dan Bupati Halsel.

Adu mulut pun tak terelakkan antara awak media dengan pekerja yang tak bisa berbahasa Indonesia itu.

Meski telah diancam tiang benderanya bakal didorong ke laut, pekerja-pekerja itu justru membalas ancaman tersebut dengan membelalakkan mata pada wartawan.

Saat itu, hanya ada keempat pekerja tersebut di lokasi peresmian smelter.

Pekerja domestik belum tiba lantaran hari masih pagi dan lokasi camp pekerja agak jauh dari dermaga tersebut.

Keempat WNA itu akhirnya tetap mengibarkan bendera kebangsaan mereka.

Awak media yang marah lantas mengadu pada Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang turut diundang untuk meresmikan smelter.

Mendengar laporan tersebut, Bahrain yang marah besar langsung memerintahkan bendera tersebut diturunkan.

Saat salah satu wartawan hendak menurunkan bendera, Kapolres Halsel AKBP Z Agus Binarto melarangnya dengan alasan lambang suatu bangsa tak bisa diturunkan begitu saja.

"Turunkan dua-duanya (bendera RRC dan bendera

Namun langkah koordinasi yang terkesan lama itu membuat sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi kejadian juga menjadi tak sabaran.

Anggota Intelijen Lanal Ternate Sertu Mar Agung Priyantoro pun nekad menurunkan bendera tersebut setelah diperintah Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji.

Peresmian smelter perusahaan nikel itu akhirnya berjalan dengan suasana tak menyenangkan dengan adanya insiden tersebut.

Meski Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba berusaha mencairkan suasana dengan melontarkan gurauan-gurauan saat memberikan smabutan, undangan yang hadir kadung panas hati.

Bupati Halsel sendiri memilih langsung meninggalkan lokasi setelah acara berakhir tanpa menunggu rombongan Gubernur.

Sesampainya di ibukota Halsel, Labuha, Bahrain langsung membuat surat teguran untuk dilayangkan ke PT Wanatiara Persada.

"Kita sudah buat surat teguran dan surat tersebut akan kita kirimkan ke perusahaan," katanya saat dikonfirmasi tadi malam.

Tak hanya itu. Setelah peresmian, Dandim 1509 Labuha Letkol (Inf) Joni Widodo sempat meminta awak media tak memuat berita tentang pengibaran bendera tersebut.

Ia beralasan, ini menyangkut keutuhan NKRI. Namun para wartawan menolak permintaannya.

Anehnya, tak lama setelah itu, jaringan telekomunikasi dan internet di Halsel mati total hingga pukul 6 sore kemarin (26/11). Padahal jaringan di kabupaten kota lain normal-normal saja

Sementara itu, Perwakilan Wakil Perusahaan PT WANATIARA PERSADA, Herman, saat diwawancarai di lokasi kejadian menyampaikan pihaknya bertanggung jawab atas kejadian tersebut. 

  

"Ini soal miskomunikasi, tapi kita akan bertanggungjawab," singkatnya.

Sementara Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba saat dikonfirmasi menyatakan keyakinannya bahwa pengibaran bendera RRC tersebut merupakan kekeliruan semata.

Ia yakin, pihak perusahaan tak memiliki motif apa-apa di balik pengibaran tersebut.

"Itu hanya insiden yang tidak disengaja. Hanya kekeliruan," ungkap Gubernur melalui Juru Bicaranya Halid Alkatiri saat dikonfirmasi malam tadi (26/11).

Menurut Ghani, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada peresmian smelter perusahaan tambang nikel tersebut.

"Dan saya berharap ada peningkatan investasi dengan adanya smelter tersebut," tandasnya.

Insiden itu sendiri membuat kaget petinggi aparat keamanan baik TNI maupun Polri di Malut.

Danrem 152 Babullah Kolonel (Inf) Sachono menegaskan, sebelum terjadinya insiden tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan pihak perusahaan yang ada di Kota Ternate bahwa tidak ada pengibaran bendera RRC saat peresmian smelter.

Namun hal itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi insiden tersebut.

“Awalnya kami sudah ingatkan tidak ada pengibaran bendera ke pihak perusahaan yang ada di Ternate agar menyampaikan ke perusahaan di Obi. Tapi komunikasi cukup kesulitan karena jaringan tidak baik makanya ini yang menjadi celah dan sesampainya waktu peresmian bendera sudah berkibar, dan ini membuat kita kaget,” kata Danrem saat dikonfirmasi, Sabtu (26/11) malam.

Sachono mengaku berdasarkan informasi yang diterima, pengibaran bendera RRC di dua lokasi PT Wanatiara Presada saat peresmian Smelter tersebut telah mendapat izin dari Bupati Halmahera Selatan (Halsel) dan Kapolres Halsel.

“Informasi yang kami dapatkan seperti itu, mengapa bisa berkibar ternyata Bupati dan Kapolres yang beri izin,” akunya.

Dengan insiden tersebut, orang nomor satu di Korem 152 Babullah itu menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polda dan Forkopimda untuk mengantisipasi kedepannya.

Selain itu, Sachoni menyatakan dirinya diperintahkan Kapolda untuk menegur serta memberi peringatan langsung kepada Gubernur Malut tentang adanya peristiwa itu.

Pasalnya, informasi yang beredar ada semacam izin juga yang dikeluarkan Gubernur untuk mengibarkan bendera RRC.

“Kami akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti hal ini kedepan, mengingat investor dari Cina di Malut tidak hanya di Obi. Mungkin pemahaman tentang UU yang berlaku itu berbeda namun kami TNI Polri bersepakat bahwa perlu ada tindalanjut terkait masalah ini,” ujarnya.

Sachono mengugkapkan kini upaya yang dilakukan TNI dalam mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing di Malut.

“Bersama pihak terkait, kami akan medata tenaga kerja asing yang illegal. Hal itu kami lakukan tentunya dengan mempedomani aturan yang berlaku,” tukas Sachono.

Perwira tiga bunga di Korem 152 Babullah itu menegaskan akan mendorong Polda Malut untuk mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Mengingat hubungan kedua negara perlu adanya koordinasi yang ketat dan mempedomani UU yang berlaku sepeti UU nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing di Indonesia,” ujarnya.

Perwira tiga bunga di Korem 152 Babullah itu menegaskan akan mendorong Polda Malut untuk mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut.

“Mengingat hubungan kedua negara perlu adanya koordinasi yang ketat dan mempedomani UU yang berlaku sepeti UU nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing di Indonesia,” pungkasnya.(jpnn)

Kapolri Benar Selfie Dengan 21 Nitizen Termasuk Salah Satu Pendukung Cagub DKI Tapi Bukan Agenda Politik

‎HINDIAPOST - Polri kembali meluruskan perihal beredarnya foto selfi antara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan 21 nitizen.

Dari 21 netizen tersebut ada nitizen pendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengaku dirinya ikut hadir dan menyaksikan pertemuan antara Kapolri dengan para netizen beberapa hari lalu.

"‎Saya klarifikasi, pertemuan itu pertemuan antara Kapolri dengan netizen yang berlangsung Rabu lalu. Saya juga hadir mendampingi Kapolri," ujar Boy Rafli Amar, Sabtu (26/11/2016) di Mabes Polri.

Ditegaskan Boy Rafli Amar pertemuan itu adalah mengenai keinginan Kapolri untuk memberikan partisipasi dari kalangan Cyber socity yang intinya bagaimana cara mengatasi hoax di media sosial.
Seperti diketahui belakangan, media sosial dibanjiri dengan beragam isu hoax dimana semuanya mengarah pada perpecahan bangsa.

Kepada Kapolri, komunitas ini mengaku ingin membantu Polri mengatasi berita hoax‎ dengan membuat lembaga atau deklarasi masyarakat antihoax.

Hal itu mendapat sambutan positif dari Kapolri.

"Di akhir pertemuan, mereka minta foto bersama Kapolri. Lalu foto diunggah dan muncul kabar Kapolri berfoto bersama salah satu pendukung calon gubernur DKI," kata Boy Rafli Amar.

"‎Diisukan Kapolri terlibat dalam pembicaraan politik, itu sangat tidak benar, sama sekali tidak ada bicara agenda politik dan dukung mendukung," katanya.

Polisi Dinilai Memihak Ahok, HMI Siap Demo 2 Desember

HINDIAPOST - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai tidak bersikap adil dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok. Indikasinya, hingga sekarang polisi belum menahan Ahok meskipun statusnya sudah tersangka.

Maka itu Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir memastikan pada 2 Desember mendatang tetap konsisten melanjutkan aksi demonstrasi bela Islam III. Sikap ini sekaligus menegaskan, masyarakat tidak terpengaruh dengan upaya kepolisian menggembosi aksi demonstrasi dengan menakut-nakuti dengan isu makar.

"Semua tersangka penistaan agama langsung ditahan, sementara saudara Basuki Tjahaja Purnama sampai saat ini masih bebas. Itu yang dianggap tidak adil masyarakat," ujar Mulyadi saat menggelar konferensi pers di Sekretariat PB HMI, Pasar Rumput, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Kepolisian selain melontarkan isu makar, juga mengedarkan surat mengenai larangan pemberian izin trayek yang digunakan para demonstran 2 Desember. Bahkan, petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah pihak agar tidak ikut aksi demonstrasi bela Islam III.(sindo)

Kalau Aksi 2 Desember Dilarang , Habib Rizieq Akan Penjarakan Jokowi dan Kapolri

HINDIA - Habib Rizieq mengatakan, 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Selain itu dalam Pasal 18 ayat 1 juga disebutkan, barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang dipidana satu tahun penjara.

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab mengancam akan memenjarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bila melarang aksi Bela Islam III yang berlangsung pada 2 Desember 2016 mendatang atau 212.
“Jadi kalau Presiden atau Kapolri mencoba untuk halangi suatu unjuk rasa yang sudah dilindungi undang-undang tersebut, maka beliau bisa dipidana satu tahun penjara,” tegas Rizieq sebelum menjalani pemeriksaan sebagai ahli agama untuk kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat (23/11/2016).

Dijelaskan Habib Rizieq, demo 212 atau Aksi Belas Islam III tetap sama dengan aksi sebelumnya yakni menginginkan agar Ahok ditahan karena telah menistakan agama.
Rizieq tak menampil bakal terjadi preseden buruk jika Ahok tidak ditahan. Pasalnya, pada kasus-kasus sebelumnya, semua tersangka dilakukan penahanan.

“Jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum sehingga kami minta semua pihak seluruh pihak Presiden dan seluruh jajarannya untuk hargai konstotusi,” tandas Habib Rizieq.